Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Depok Tak Koordinasi soal Rencana Pembelian Lahan untuk SDN Pondok Cina 1, Pengamat: DPRD Berhak Tegur Pemkot

Kompas.com - 22/11/2022, 16:00 WIB
M Chaerul Halim,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyoroti pernyataan Wali Kota Depok, Mohammad Idris terkait rencana pembelian lahan dan anggaran untuk merelokasi SDN Pondok Cina 1, Beji.

Wacana tersebut ternyata tak pernah dikoordinasikan dengan DPRD.

Menurut Agus, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok seharusnya membahas terlebih dahulu dengan DPRD meski belum memutuskan pembelian lahan tersebut.

Baca juga: Janji Manis Wali Kota Idris Bangun Gedung Baru SDN Pondok Cina 1 padahal Anggaran Belum Dibahas...

Sebab, tupoksi lembaga legisatif itu mengawasi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kalau eksekutif melakukan sesuatu, DPRD berhak menegur dan kalau DPRD tidak tahu terkait hal itu bisa panggil Wali Kota atau Disdik-nya," ujar Agus saat dihubungi, Selasa (22/11/2022).

Meski Pemkot Depok merencanakan pembelian lahan itu dengan anggaran di luar APBD, tetap harus mendapatkan perizinan dari DPRD.

"Misalnya terkait anggaran itu pada saat pembahasan anggaran harus sudah masuk, tapi kalau tidak ada misalnya dia (Pemkot) mau pakai anggaran lain, tetapi dia harus minta izin kepada DPRD," kata Agus.

Baca juga: Seminggu Berlalu, Surat Rekomendasi DPRD Soal Relokasi SDN Pondok Cina 1 Belum Dibalas Pemkot

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengungkapkan tak ada pembahasan terkait pembelian lahan dan anggaran untuk merelokasi SDN Pondok Cina 1 seperti yang disampaikan Idris.

"Wah itu, enggak ada omongan (pembahasan dan anggaran pembebasan lahan untuk SDN Pondok Cina 1) di DPRD. Sejauh ini belum ada pembahasan bersama kami," ujar Ikravany saat dihubungi, Senin (21/11/2022).

Menurut Ikravany, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merencanakan pembebasan lahan untuk SDN Pondok Cina 1, sebaiknya disampaikan ke orangtua murid.

Hal itu bisa menjadi salah satu upaya negosiasi atas pengalihfungsihan dan relokasi SDN Pondol Cina 1.

Baca juga: Idris Janjikan Gedung Baru untuk SDN Pondok Cina 1, Anggota DPRD Depok: Untuk Redam Protes Orangtua

"Itu pun kalau mau diomongin bukan ngomong di depan wartawan. (Sebenarnya) itu kan bagian dari negosiasi dari orangtua siswa yang melawan. Kan problem-nya, Pemkot Depok ini selalu angkuh," ujar Ikravany.

Di sisi lain, Ikravany menduga omongan Idris soal rencana pembelian lahan untuk relokasi SDN Pondok Cina 1 hanya untuk meredam penolakan orangtua murid atas relokasi anak-anak mereka ke sekolah lain.

"Iya, bisa dibilang meredam orangtua murid. Itu (rencana pembelian lahan) belum konkret, kalau mau ngomong yang jelas ke orangtua siswa," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com