Kadin DKI Berseberangan dengan Apindo DKI soal Besaran UMP 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta berseberangan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta soal penentuan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023.

Apindo DKI mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk menentukan UMP DKI 2023.

Sementara Kadin DKI mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023 untuk menentukan UMP DKI tahun depan.

Baca juga: Saat Penentuan Nilai UMP DKI 2023 Masih Pakai Kepgub yang Diteken Anies...

"Itu, dari unsur Kadin (DKI), mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 (untuk menentukan UMP DKI tahun depan)," ujar anggota Dewan Pengupahan DKI dari Apindo DKI Nurjaman melalui sambungan telepon, Kamis (22/11/2022).

Kata Nurjaman, berdasar acuan ke Permenaker itu, Kadin DKI mengusulkan UMP DKI 2023 naik 5,11 persen

Dengan demikian, UMP naik menjadi Rp 4.879.053.

Sementara itu, Apindo DKI mengusulkan UMP DKI 2023 naik 2,62 persen menjadi Rp 4.763.293.

Baca juga: Unsur Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 5,1 Juta, Dinilai Tak Mengacu ke PP atau Permenaker

"Kadin DKI merekomendasikan (UMP DKI 2023 naik) 5,11 persen. Jadi besarannya Rp 4.879.053," ucap Nurjaman.

Ia mengakui, meski sama-sama dari unsur pengusaha, Apindo DKI dan Kadin DKI memiliki pandangan yang berbeda terhadap penentuan nilai UMP DKI 2023.

Nurjaman memandang perbedaan tersebut merupakan hal yang positif.