Kompas.com - 23/11/2022, 06:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 diusulkan naik menjadi Rp 4,7 juta-Rp 4,9 juta. Usulan itu merupakan hasil sidang pengupahan yang rampung pada Selasa (22/11/2022).

Kendati sidang telah rampung, keempat unsur yang terlibat tidak satu suara terkait usulan besara UMP DKI 2023.

Unsur pengusaha perwakilan Asosiasi Pengusahan Indonesia (Apindo) DKI mengusulkan UMP DKI naik 2,62 persen atau setara Rp 4.763.293.

Baca juga: Sidang Pengupahan DKI Rampung, Heru Budi Tentukan Nilai UMP DKI 2023

 

Lalu, unsur pengusaha perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI mengusulkan UMP DKI 2023 naik 5,11 persen atau setara dengan Rp 4.879.053.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengusulkan UMP DKI 2023 naik 5,6 persen atau setara dengan Rp 4.901.738. Kemudian, unsur konfederasi/serikat buruh mengusulkan UMP DKI 2023 naik 10,55 persen atau setara dengan Rp 5.131.000.

Silang pendapat besaran UMP

Dalam sdang itu terjadi silang pendapat antara keempat unsur tersebut. Apindo DKI bersikeras mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan untuk menentukan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023.

Anggota Dewan Pengupahan DKI dari Apindo DKI Nurjaman menilai, PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja Tahun 2020 memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengupahan.

Sementara Kadin DKI mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023 untuk menentukan UMP DKI tahun depan.

Baca juga: Apindo DKI-Buruh Sepakat Tak Pakai Permenaker Nomor 18 untuk Tentukan UMP 2023

Ia mengakui, meski sama-sama dari unsur pengusaha, Apindo DKI dan Kadin DKI memiliki pandangan yang berbeda terhadap penentuan nilai UMP DKI 2023. Nurjaman memandang perbedaan tersebut merupakan hal yang positif.

"Alhamdulillah, kami (Apindo DKI-Kadin DKI) sama-sama pengusaha, sama-sama mewakili unsur pengusaha, tapi kami berbeda pandangan. Walaupun berbeda pemahaman, tapi itu enggak apa-apa," kata Nurjaman.

Sementara itu unsur pekerja yang terdiri dari sekumpulan serikat/konfederasi buruh disebut mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 sebesar 10,55 persen.

"Teman-teman pekerja ini mengajukan kenaikan upah sebesar 10,55 persen, nilai yang diajukan serikat buruh adalah sebesar Rp 5.131.000 sekian," kata Nurjaman.

Nurjaman menilai unsur pekerja tak mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023 untuk menentukan nilai UMP DKI 2023. Dalam Permenaker itu, ditentukan bahwa kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen. 

Baca juga: Apindo DKI-Buruh Sepakat Tak Pakai Permenaker Nomor 18 untuk Tentukan UMP 2023

Unsur pekerja, lanjut Nurjaman, juga dinilai tak mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 untuk menentukan UMP DKI 2023.

"Dari teman-teman pekerja untuk UMP (DKI) 2023, menurut saya, ini tidak mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan tidak mengacu Permenaker Nomor 18 Tahun 2022," sebut dia.

Diserahkan ke Pj Gubernur DKI

Nurjaman berujar, sidang pengupahan kedua yang digelar pada Selasa (22/11/2022) ini merupakan agenda terakhir. Sidang kedua tersebut diketahui digelar si Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

"Insya Allah tidak ada sidang lagi karena tadi sudah komitmen bahwa sidang (pengupahan kedua) tadi adalah sidang terakhir untuk penetapan UMP DKI 2023," kata Nurjaman.

Dewan Pengupahan DKI, sebut Nurjaman, akan menyerahkan empat rekomendasi berkait nilai UMP DKI 2023 ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kata Nurjaman, penyerahan rekomendasi itu paling lambat 28 November 2022.

"Paling lambat kan tanggal 28 (November 2022) (rekomendasi) sudah harus diserahkan," sebutnya.

Baca juga: Kadin DKI Berseberangan dengan Apindo DKI soal Besaran UMP 2023

 

Ia menekankan, setelah rekomendasi diserahkan, Heru Budi bertanggung jawab penuh atas penentuan nilai UMP DKI 2023.

"(Nilai UMP DKI 2023) seperti apa, Pak Pj Gubernur yang akan menetapkan," tutur Nurjaman.

Heru pun sebelumnya juga berharap Pemprov DKI dapat memutuskan besaran UMP DKI 2023 yang terbaik untuk para buruh di Ibu Kota.

"Mudah-mudahan (keputusan soal nilai UMP) yang terbaik buat teman-teman pekerja," sebut Heru.

(Penulis: Muhammad Naufal | Editor: Ihsanuddin, Irfan Maulana)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Temukan Buku Mantra dan Kemenyan di Rumah Keluarga yang Tewas di Kalideres

Polisi Temukan Buku Mantra dan Kemenyan di Rumah Keluarga yang Tewas di Kalideres

Megapolitan
Tewasnya Sekeluarga di Kalideres Berkaitan dengan Ritual, Bersumber Dari Budyanto

Tewasnya Sekeluarga di Kalideres Berkaitan dengan Ritual, Bersumber Dari Budyanto

Megapolitan
Polisi: Satu Korban dalam Keluarga Tewas di Kalideres Kerap Jalani Ritual Tertentu

Polisi: Satu Korban dalam Keluarga Tewas di Kalideres Kerap Jalani Ritual Tertentu

Megapolitan
APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Ini Pembagiannya

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Ini Pembagiannya

Megapolitan
Buruh Demo di Depan Kantor Disnaker, Lalu Lintas dari Summarecon Bekasi Macet

Buruh Demo di Depan Kantor Disnaker, Lalu Lintas dari Summarecon Bekasi Macet

Megapolitan
Dishub DKI Akui Layanan 'Bike Sharing' Terbengkalai, Akan Dievaluasi

Dishub DKI Akui Layanan "Bike Sharing" Terbengkalai, Akan Dievaluasi

Megapolitan
926 Pasukan Gabungan Amankan Penutupan Porprov VI Banten 2022

926 Pasukan Gabungan Amankan Penutupan Porprov VI Banten 2022

Megapolitan
UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta, Pimpinan DPRD: Berat bagi Pengusaha, Banyak yang Tak Mampu

UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta, Pimpinan DPRD: Berat bagi Pengusaha, Banyak yang Tak Mampu

Megapolitan
Tuntut UMK Bekasi Naik 13 Persen, Buruh Bekasi Tutup Dua Ruas Jalan Depan Kantor Disnaker

Tuntut UMK Bekasi Naik 13 Persen, Buruh Bekasi Tutup Dua Ruas Jalan Depan Kantor Disnaker

Megapolitan
Minta Heru Budi Datangi Tiap Fraksi, Golkar DPRD: Kami Rindu Dikunjungi Gubernur...

Minta Heru Budi Datangi Tiap Fraksi, Golkar DPRD: Kami Rindu Dikunjungi Gubernur...

Megapolitan
Perempuan di Tangerang Nekat Bakar Diri, Diduga Depresi karena Tepergok Selingkuh

Perempuan di Tangerang Nekat Bakar Diri, Diduga Depresi karena Tepergok Selingkuh

Megapolitan
KSPI Akan Gugat UMP DKI 2023, Heru Budi: Tidak Apa-apa, Itu Hak Mereka

KSPI Akan Gugat UMP DKI 2023, Heru Budi: Tidak Apa-apa, Itu Hak Mereka

Megapolitan
Dishub DKI Tarik 218 Unit Sepeda Sewa, Buntut Operator 'Bike Sharing' yang Kesulitan Pendanaan

Dishub DKI Tarik 218 Unit Sepeda Sewa, Buntut Operator "Bike Sharing" yang Kesulitan Pendanaan

Megapolitan
KSPI Berencana Gugat Nilai UMP DKI 2023 ke PTUN

KSPI Berencana Gugat Nilai UMP DKI 2023 ke PTUN

Megapolitan
Perempuan di Tangerang Beli 4 Botol Bensin dan Korek Sebelum Bakar Diri

Perempuan di Tangerang Beli 4 Botol Bensin dan Korek Sebelum Bakar Diri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.