Politisi Gerindra Sebut Perlu Ada Dialog dengan Warga Terkait Polemik Kampung Susun Bayam

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Syarif mengatakan bahwa PT Jakarta Propertindo atau Jakpro perlu menjalin dialog dengan warga terkait kepastian waktu menghuni Kampung Susun Bayam.

Dialog dibutuhkan karena rumah susun (rusun) itu sejak awal sejatinya dibangun untuk warga terdampak penggusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS).

"Rusun itu kan dibangun memang diperuntukkan untuk relokasi. Pada saat pembangunan, kan, ada beberapa perjanjian-perjanjian dengan warga yang terdampak waktu itu," kata Syarif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Warga Desak Pindah ke Kampung Susun Bayam, Wali Kota Jakut: Kami Komunikasikan ke Jakpro

Syarif menyarankan agar dialog terus dilakukan, termasuk soal tarif sewa yang dibebankan kepada warga. Selain itu, warga juga perlu mengetahui kepastian waktu saat akan menempati hunian tersebut.

"Ketika sudah selesai dibangun unitnya cukup enggak untuk diserahkan ke warga, kan harus dipikirkan lagi. Itu maksudnya dialog, begitu," ucap Syarif.

Jakpro, lanjut Syarif, perlu menggandeng pemerintah kota beserta instansi terkait untuk berbicara dengan warga. Tujuannya, agar warga mengerti adanya kendala yang harus diselesaikan.

"Yang penting di-clearkan dulu. Lalu Jakpro sampaikan adanya seperti ini, intinya jangan menghindar lah, kalau ada permintaan dari warga," jelasnya.

Baca juga: Belum Bisa Dihuni, Kampung Susun Bayam Disebut Sedang Diaudit

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga korban penggusuran proyek JIS itu menyatroni Kampung Susun Bayam pada Senin (21/11/2022) lalu. Mereka menagih janji Jakpro yang akan memberikan kunci hunian pada 20 November 2022.

Sembari membawa poster berisi protes, warga berkumpul di depan gerbang Kampung Susun Bayam.

"Kami warga Kampung Susun Bayam meminta hak untuk segera menempati hunian Kampung Susun Bayam karena kami selama ini hanya menerima janji-jani manis," demikian isi salah satu poster yang dibawa warga.