Nasib "Bike Sharing" di Jakarta, Terbengkalai dan Butuh Evaluasi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah layanan sewa berbagi sepeda atau bike sharing yang tersebar di beberapa lokasi di Jakarta, kondisinya kini terbengkalai.

Salah satu lokasi bike sharing yang terbengkalai berada di kawasan Taman Menteng, Jakarta Pusat.

Siang itu, Kamis (25/11/2022), terdapat 12 unit bike sharing terparkir dalam kondisi tak terawat.

Cat merah pada sepatbor sepeda telah memudar, akibat paparan sinar matahari hingga guyuran hujan.

Selain itu, frame sepeda bahkan sudah ada terlihat berkarat, semakin menandakan layanan bike sharing tidak terawat. Bahkan, kulit jok sepeda juga terlihat telah robek.

Baca juga: Melihat Kondisi Bike Sharing di Taman Menteng Saat Ini, Terbengkalai dan Tak Terurus

Kondisi itu seakan-akan tak sejalan dari tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan bike sharing untuk memudahkan mobilitas warga menuju transportasi umum.

Terlebih, pada era Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan, Pemprov DKI menggencarkan moda peralihan transportasi ke sepeda.

Pasalnya, masyarakat yang berlalu lalang di kawasan Taman Menteng terlihat tidak tertarik menggunakan layanan bike sharing untuk bermobilitas di Ibu Kota.

Beberapa dari mereka sekadar melintas di trotoar jalan kawasan Taman Menteng tanpa menunjukkan ketertarikan untuk menggunakan layanan bike sharing.

Pemprov tak mengunggah hasrat bersepeda

Mengetahui kondisi yang demikian, pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai, jajaran Pemprov DKI belum membangun kesadaran warga Jakarta untuk menggunakan transportasi sepeda.

Kondisi itu juga dianalogikan Tigor seperti pembuaran jalur sepeda yang digencarkan tetapi mengabaikan pembangunan karakter masyarakat untuk bersepeda.

"Sama saja ini seperti membangun jalur sepeda. Ini juga seperti itu, buat proyek bike sharing tapi tidak dibangun karakter masyarakat," ujar Tigor saat dikonfirmasi, Jumat (25/11/2022).

"Orang-orang karakternya juga tidak dibangun untuk bersepeda, di Jakarta kan panas banget, enggak bisa orang bersepeda jauh-jauh," sambung dia.

Baca juga: Bike Sharing Tak Diminati, Pengamat: Pemprov DKI Tidak Menggugah Masyarakat Bersepeda

Tigor berujar, kurangnya perencanaan yang baik menyebabkan layanan bike sharing di Jakarta menjadi tak terawat.

"Konsep layanannya tidak direncanakan dengan baik, ini asal bikin agar kelihatan wah dan hebat tapi substansinya tidak dibangun," ungkap dia.

Dengan kondisi yang terbengkalai, kata Tigor, dinas terkait perlu bertanggung jawab untuk mengatasi layanan bike sharing yang tak menarik minat masyarakat.

Evaluasi, promosi, hingga anggaran perawatan

Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dinas yang bertanggung jawab, harus mengevaluasi mengenai turunnya minat masyarakat pada layanan bike sharing.

"Harusnya dievaluasi kembali, kenapa dia tidak digunakan lagi atau penurunan fungsi atau fenomenanya saat ini telah berubah," kata Yayat.

Menurut Yayat, saat pandemi Covid-19 pertengahan 2022, layanan bike sharing diminati masyarakat untuk bermobilitas atau sekadar berolahraga.

Baca juga: Bike Sharing di Jakarta Terbengkalai, Pemprov Perlu Evaluasi Promosi dan Anggarkan Biaya Pemeliharaan

Setelahnya, kata Yayat, tekanan animo masyarakat dalam bersepeda berangsur-angsur menurun seperti merasa kehadiran bike sharing sudah tak penting lagi.

Karena itu, perlu peningkatan promosi layanan bike sharing agar masyarakat dapat kembali menggunakan sepeda sebagai sarana dalam bertransportasi.

"Evaluasinya atau juga motifnya diubah, jangan seperti itu-itu lagi, dibuat yang baru. Orang Indonesia kan mudah bosan," ujar Yayat.

Tak hanya itu, Yayat turut menyoroti perihal pos anggaran untuk biaya pemeliharaan yang perlu diperhatikan.

Baca juga: Kaget Dengar Bike Sharing Terbengkalai, Heru Budi: Nanti Saya Cek

Ia menyarankan perlunya anggaran yang jelas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki sepeda yang terbengkalai hingga sistem operasional bike sharing.

"Jadi anggarannya perlu dicermati, seharusnya dicek sumber masalahnya, misalnya karena kondisi sudah berubah," ucap Yayat.

"Tapi pengalaman saya, kalau sudah di tingkat pelayanan dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), biasa kendala ada di dana operasional. Jadi tidak terpelihara lagi, biasanya begitu banyak pelayanan yang tidak berjalan karena tidak ada pos penganggarannya," sambung dia.