Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Ini Pembagiannya

Kompas.com - 29/11/2022, 17:01 WIB
Muhammad Naufal,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 senilai Rp 83,7 triliun disebut bakal difokuskan untuk tiga program prioritas.

Adapun tiga program itu adalah penanganan banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi resesi ekonomi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berujar, dari total APBD DKI 2023, sebanyak 41,27 persen di antaranya dialokasikan untuk tiga program prioritas tersebut.

Baca juga: Sah, APBD DKI 2023 Sebesar Rp 83,7 Triliun

"Dari anggaran itu, hampir separuhnya untuk program prioritas, bukan hanya slogan, tapi memang tercermin dari anggaran," ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).

"(Sebanyak) 41,27 persen buat menangani banjir, macet, dan antisipasi resesi ekonomi," sambung dia.

Khoirudin menuturkan, dari 41,27 persen itu, anggaran untuk penanganan banjir di Ibu Kota dialokasikan sebanyak 10 persen.

Kemudian, dari persentase yang sama, sebanyak 17 persen dialokasikan untuk penanganan macet di Jakarta.

Baca juga: Heru Budi Hadiri Rapat Paripurna Pengesahan Raperda APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun

Lalu, sebanyak 12 persen dari 41,27 persen dialokasikan untuk antisipasi resesi ekonomi.

"Kalau banjir ada sekitar 12 persen, kemudian macet sekitar 17 persen, dan antisipasi resesi ekonomi sekitar 12 persen," ucapnya.

Ia melanjutkan, tiga program prioritas itu tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

Penanganan banjir akan menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta.

Baca juga: APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Difokuskan untuk Tangani Banjir, Macet, dan Masalah Ekonomi

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta serta PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya akan bertanggung jawab menangani resesi ekonomi.

"Kemudian, untuk macet, ini alokasinya ada di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Dinas Bina Marga DKI, dan Satpol PP DKI Jakarta," urai Khoirudin.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata sebelumnya berujar, alokasi untuk tiga program prioritas itu sebanyak 41,27 persen dari RAPBD DKI 2023.

"RAPBD (DKI) 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen melalui belanja dan penyertaan modal daerah (PMD)," ucap Michael dalam keterangannya, Selasa.

Baca juga: Besok, DPRD DKI Sahkan Raperda APBD 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun

"Pertama, pengendalian banjir; kedua, penanganan kemacetan; dan ketiga, antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen

Megapolitan
Kawal Aksi di Sekitar Gedung MK, 2.713 Aparat Gabungan Dikerahkan

Kawal Aksi di Sekitar Gedung MK, 2.713 Aparat Gabungan Dikerahkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com