Komisi D DPRD DKI Sebut Pelebaran Trotoar di Jakarta Bikin Macet, Minta Pemprov Evaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti dua program prioritas yang bersumber biaya dari APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yaitu macet dan banjir.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI untuk mengevaluasi pembangunan trotoar di Jakarta. 

Menurut dia, pembangunan trotoar justru membuat Jakarta semakin macet. 

Baca juga: Dari APBD DKI 2023, Alokasi Penanganan Banjir dan Resesi Ekonomi Rp 10 Triliun, Penanganan Macet Rp 12 Triliun

"Kami minta betul-betul dievaluasi kalau memang trotoar selama ini mengganggu lalu lintas, ya minta untuk diperbaiki segera," ujar Ida i Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).

Ida menyebut, pelebaran trotoar membuat lajur yang awalnya luas menjadi sempit.

Ia mencontohkan, Jalan A semula memiliki empat lajur. Setelah pelebaran trotoar, Jalan B hanya memiliki dua lajur saja.

Penyempitan lajur ini bisa jadi menyebabkan kemacetan.

Sementara soal banjir, Ida mendorong Pemprov untuk membangun rumah susun (rusun) di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Sebab, kedua wilayah itu disebut masih memiliki rusun yang tergolong sedikit.

Kata Ida, rusun tersebut dibangun untuk menampung warga yang terdampak normalisasi sungai, salah satu program penanganan banjir.

Baca juga: APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Ini Pembagiannya

Hasil jangka panjang dari rusun itu adalah untuk melancarkan keberlangsungan normalisasi sungai, yang memang harus membebaskan lahan terlebih dahulu.

"Makanya kami mendorong betul bahwa Pemprov ini membuat rusun lagi, terutama di Selatan dan Barat, yang memang sama-sama tahu di sana kurang rusun," tegasnya.

"Nah, rusun ini untuk siapa, rusun ini adalah untuk orang yang sekarang ini tinggal di bantaran kali. Biar bisa terselesaikan normalisasinya," sambung Ida.

Baca juga: Sah, APBD DKI 2023 Sebesar Rp 83,7 Triliun

Untuk diketahui, APBD DKI 2023 yang telah disahkan memiliki nilai Rp 83,7 triliun.

Pengesahan dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta pada Selasa ini.

Dari APBD DKI 2023, penanganan kemacetan mendapatkan alokasi sekitar Rp 10 triliun. Penanganan banjir juga mendapat alokasi sekitar Rp 10 triliun.