Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Kompas.com - 29/11/2022, 21:09 WIB
Penulis Larissa Huda
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023 pada Selasa (29/11/2022).

Adapun RAPBD DKI 2023 disetujui senilai Rp 83,7 triliun. Angka itu Rp 1,2 triliun lebih besar dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran (KUA-PPA) yang sebesar Rp82,5 triliun.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menilai Raperda APBD DKI Jakarta itu bakal menimbulkan masalah lantaran tak konsisten dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan KUA-PPA.

Baca juga: Sah, APBD DKI 2023 Sebesar Rp 83,7 Triliun

"Kenaikan RAPBD DKI 2023 sebenarnya tidak perlu terjadi bila Banggar (Badan Anggaran) DPRD dan TAPD komitmen pada dokumen KUA-PPA, serta ketepatan perhitungan serapan anggaran di APBD 2022," ujar Misbah kepada Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

Meski telah ditetapkan oleh DPRD, kata Misbah, setelah ini akan ada evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, penggunaan hasil kenaikan belanja APBD ini perlu dilihat dengan seksama oleh Kemendagri.

"Meski diperbolehkan, (anggaran) harusnya digunakan betul untuk program-program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat," tutur Misbah.

"Bukan untuk memperbesar hibah atau penyertaan modal BUMD (badan usaha milik daerah) yang tidak jelas kinerja programnya," kata dia melanjutkan.

Baca juga: APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Ini Pembagiannya

Menurut Misbah, kenaikan anggaran tersebut juga berpotensi disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas ketidakkonsistenan antar dokumennya. "Apalagi sampai ada potensi pemborosan anggaran," kata dia.

Adapun kenaikan anggarab tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun.

Kendati demikian, Misbah berpandangan pemanfaatan Silpa ini juga jangan hanya untuk hibah ke BUMD atau TNI/Polri, tetapi penting juga untuk menyusun program yang lebih dirasakan oleh masyarakat miskin Jakarta.

Baca juga: Dari APBD DKI 2023, Alokasi Penanganan Banjir dan Resesi Ekonomi Rp 10 Triliun, Penanganan Macet Rp 12 Triliun

"Misalnya menambah anggaran perlindungan sosial yang belum sepenuhnya merata dirasakan oleh warga DKI. Harusnya Pemprov DKI punya program PKH (program keluarga harapan) yang didanai dari APBD," kata Misbah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bukan Selingkuh, Kompol D Disebut Nikah Siri dengan Wanita di Mobil Audi A6: Apa Sanksi Polisi Berpoligami?

Bukan Selingkuh, Kompol D Disebut Nikah Siri dengan Wanita di Mobil Audi A6: Apa Sanksi Polisi Berpoligami?

Megapolitan
Bersama Menkes, Heru Budi Gelar Rapim Bahas Penanganan Stunting di Jakarta

Bersama Menkes, Heru Budi Gelar Rapim Bahas Penanganan Stunting di Jakarta

Megapolitan
Ketahuan Hendak Tawuran, 4 Remaja di Bawah Umur Ditangkap Polisi di Tangerang

Ketahuan Hendak Tawuran, 4 Remaja di Bawah Umur Ditangkap Polisi di Tangerang

Megapolitan
Update Banjir Jakarta: 21 Ruas Jalan Tergenang hingga 11.00 WIB

Update Banjir Jakarta: 21 Ruas Jalan Tergenang hingga 11.00 WIB

Megapolitan
Kondisi Dokter Hewan yang Babak Belur Dianiaya di Pasar Minggu Terus Membaik

Kondisi Dokter Hewan yang Babak Belur Dianiaya di Pasar Minggu Terus Membaik

Megapolitan
Saat PKL Kota Tua Jakarta Pilih Kucing-Kucingan dengan Satpol PP demi Dapat Cuan Lebih Banyak...

Saat PKL Kota Tua Jakarta Pilih Kucing-Kucingan dengan Satpol PP demi Dapat Cuan Lebih Banyak...

Megapolitan
Tolak Pelatihan Kerja Setelah Lulus Paket B, Tiko Pilih Lanjut Kejar Paket C

Tolak Pelatihan Kerja Setelah Lulus Paket B, Tiko Pilih Lanjut Kejar Paket C

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG: Hujan Sedang-Deras Bakal Mengguyur Wilayah Jabodetabek hingga Siang Nanti

Peringatan Dini BMKG: Hujan Sedang-Deras Bakal Mengguyur Wilayah Jabodetabek hingga Siang Nanti

Megapolitan
Sempat Putus Sekolah demi Rawat Ibu Eny, Tiko Lulus   Program Kejar Paket B: Jadi Lulusan Inspiratif

Sempat Putus Sekolah demi Rawat Ibu Eny, Tiko Lulus Program Kejar Paket B: Jadi Lulusan Inspiratif

Megapolitan
BP2MI: 8 dari 11 Korban Penipuan Wowon dkk Diduga TKW Ilegal

BP2MI: 8 dari 11 Korban Penipuan Wowon dkk Diduga TKW Ilegal

Megapolitan
Mengeluh Jualan di Lokbin Kota Tua, PKL: Sepi Banget, Sehari Pernah Cuma Dapat Rp 20.000

Mengeluh Jualan di Lokbin Kota Tua, PKL: Sepi Banget, Sehari Pernah Cuma Dapat Rp 20.000

Megapolitan
Terbongkarnya Prostitusi Berkedok Toko Baju di Serpong, Pemilik Manipulasi Ruko 2 Lantai

Terbongkarnya Prostitusi Berkedok Toko Baju di Serpong, Pemilik Manipulasi Ruko 2 Lantai

Megapolitan
Hari Ini, 6 Komplotan Teddy Minahasa Jalani Sidang Kasus Narkoba di PN Jakbar

Hari Ini, 6 Komplotan Teddy Minahasa Jalani Sidang Kasus Narkoba di PN Jakbar

Megapolitan
Kepedihan Sang Ayah Usai Hasya Tewas Ditabrak Pensiunan Polri, Pelaku Tak Pernah Minta Maaf dan Lolos dari Jerat Hukum

Kepedihan Sang Ayah Usai Hasya Tewas Ditabrak Pensiunan Polri, Pelaku Tak Pernah Minta Maaf dan Lolos dari Jerat Hukum

Megapolitan
Saat Anggota Polres Kepulauan Seribu Ditemukan Tewas di Kantornya Sendiri, Penyebab Kematian Masih Diselidiki

Saat Anggota Polres Kepulauan Seribu Ditemukan Tewas di Kantornya Sendiri, Penyebab Kematian Masih Diselidiki

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.