Besaran UMP DKI 2023 Ditolak Pengusaha dan Buruh, Anggota F-PKS: Tidak Akan Ada Habisnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli, angkat bicara terkait besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2023 yang ditolak unsur pengusaha dan buruh.

"Kalau bicara UMP, maka tidak akan ada habisnya. Pihak pekerja minta UMP dinaikkan terus, sedangkan pihak pengusaha mengeluh jika UMP terlalu tinggi," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (30/11/2022).

Taufik mengatakan, perlu dicari titik keseimbangan agar UMP memuaskan pekerja, tetapi tidak memberatkan pengusaha.

Baca juga: Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Ia menyebutkan, banyak faktor yang harus dimasukkan dalam penentuan UMP, seperti angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Target pertumbuhan ekonomi di Jakarta 2023 mendatang itu kan 5,8 persen dengan inflasi 3,6 persen. Jadi saya kira sesuaikan saja kenaikan UMP dengan pertumbuhan ekonomi," kata Taufik.

Taufik mengatakan, kenaikan UMP bisa disamakan persentase pertumbuhan ekonomi. Namun, jangan sampai melebihi persentase pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: KSPI Berencana Gugat Nilai UMP DKI 2023 ke PTUN

"Jadi kalau UMP 2023 dinaikkan sedikit menjadi 5,8 persen supaya sama dengan target pertumbuhan ekonomi, boleh juga," kata anggota Komisi B DPRD DKI itu.

Dengan catatan, lanjut Taufik, Pemprov DKI Jakarta juga harus membuat kondisi yang kondusif untuk para pengusaha.

Sebagai contoh, Pemprov DKI harus mempermudah perizinan usaha atau kegiatan ekonomi.

"Bisa juga dengan keringanan pajak bagi para pengusaha, dan ini yang paling penting adalah tidak membiarkan adanya pihak ekonomi kuat yang memonopoli pasar," ujar Taufik.

Baca juga: KSPI Akan Gugat UMP DKI 2023, Heru Budi: Tidak Apa-apa, Itu Hak Mereka