Inovasi dan Langkah Konkret Pemprov DKI Jakarta Atasi Banjir

KOMPAS.com – Memasuki musim hujan seperti sekarang, ancaman banjir mulai menghantui masyarakat Jakarta. Bukan perkara mudah menyelesaikan persoalan banjir yang telah melanda Jakarta sejak masih bernama Batavia pada zaman penjajahan Belanda.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pun terus berinovasi dan menempuh langkah konkret guna mengatasi banjir serta genangan.

Selain curah hujan yang tinggi, kapasitas saluran yang tidak mampu mengalirkan air menjadi salah satu penyebab banjir. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kapasitas saluran agar debit air lebih mudah untuk dikendalikan.

Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas sungai di kawasan Pasar Baru Jakarta Pusat (Jakpus). Proyek yang dibangun dengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini ditargetkan rampung pada Desember 2022.

Baca juga: Antisipasi Bencana, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sejumlah Sarana dan Prasarana

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, upaya ini dilakukan karena lokasi tersebut penting dalam pengendalian banjir di Jakarta.

“Lokasi ini adalah bagian dari infrastruktur pengendali banjir yang merupakan sistem tata air dari operasional pintu air Ciliwung Lama Manggarai,” jelas Heru dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Hal tersebut disampaikan oleh Heru Budi pada saat meninjau proyek tersebut di kawasan Pasar Baru, Jakpus, Rabu.

Heru berharap, peningkatan kapasitas sungai itu dapat meminimalkan potensi genangan yang terjadi di kawasan Pasar Baru. Agar pembangunan tersebut bermanfaat secara optimal, ia juga mengimbau masyarakat supaya disiplin membuang sampah di tempatnya.

Selain meningkatkan kapasitas dua sungai atau kali, Pemprov DKI Jakarta juga membangun dan merehabilitasi sembilan polder serta empat ruang limpah sungai atau retensi air.

Di samping ketiga program yang dikenal sebagai 942 project tersebut, gerebek lumpur pun terus dilakukan untuk mengeruk sedimentasi kali atau sungai, waduk, situ, embung, dan saluran.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Kaji Pelonggaran Aturan Larangan Hewan Saat Car Free Day

Bersinergi untuk atasi banjir di DKI Jakarta

Tidak hanya itu, Heru menambahkan, untuk meminimalkan banjir dan genangan di Ibu Kota, rumah pompa pun butuh dioptimalkan.

“Rumah pompa menjadi vital ketika hujan. Air yang disedot idealnya disalurkan ke aliran kanal banjir barat. Nanti didekatkan lagi kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sehingga kekhawatiran akan terjadi banjir dapat diminimalkan,” ujar Heru.

Pemprov DKI Jakarta juga akan meneruskan pula program pengendalian banjir seperti yang sudah berjalan sebelumnya. Saat ini tengah dilakukan pembebasan lahan guna peningkatan kapasitas Sungai Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan (Jaksel).

Program tersebut merupakan hasil sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) wilayah, wali kota, maupun kelurahan terkait. Hingga Oktober 2022, telah dibebaskan 162 bidang tanah dengan luas total sekitar 3,5 hektar (ha).

Baca juga: Atasi Kemacetan Lalu Lintas, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Tiga Upaya

Normalisasi

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta juga membebaskan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta pun membuka ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru yang dapat dimanfaatkan sebagai resapan maupun penampungan air.

Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, ada tiga penyebab banjir di Jakarta. Pertama, kiriman air dari hulu Ciliwung di Bogor. Kedua, curah hujan ekstrem di Jakarta. Ketiga, banjir rob karena peningkatan air laut dan penurunan tanah di pesisir Jakarta Utara.

Terkait penanganan banjir, Yusmada menjelaskan, karena 13 sungai yang melintasi Jakarta berada dibawah wewenang Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan kementerian tersebut.

“Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan lahannya dan Kementerian PUPR yang membangunnya,” ujar Yusmada.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Heri Mulyono menegaskan, normalisasi Sungai Ciliwung dapat menjadi solusi dalam pengendalian banjir di Jakarta.

Ia menguraikan, dari total tanggul 33 kilometer (km) yang direncanakan, saat ini sudah 16 km yang terbangun. Sisanya sedang dalam tahap proses kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Segera Hadirkan SPKLU di Manggarai dan Tanah Abang

Sodetan, bendungan, dan ruang limpah sungai (RLS)

Dok. Pemprov DKI Jakarta Kegiatan gerebek lumpur untuk mengantisipasi banjir saat memasuki musim hujan.

Bambang menambahkan, proyek sodetan yang mengalihkan air dari Sungai Ciliwung ke Kali Cipinang untuk dialirkan ke kanal banjir timur (KBT), Jakarta Timur, dapat mengurangi sekitar 200 ha dari 600 ha area terdampak banjir sebelumnya.

Sodetan sepanjang 1.200 meter yang dibangun sejak 2013 ini ditargetkan akan selesai pada Agustus 2023.

“Pada 3 Oktober lalu satu terowongan sudah bisa tembus. Sekarang sedang mengebor tunnel kedua di sebelahnya. Diameter terowongannya 3,5 meter, menggunakan bor yang berdiameter 4 meter. Ini 12 meter di bawah jalan raya, sehingga pembangunan sodetan tidak akan mengganggu aktivitas di atasnya,” jelas Bambang.

Sementara itu, di Kabupaten Bogor yang merupakan bagian hulu Sungai Ciliwung, BBWSCC membangun dua bendungan, yakni Sukamahi dan Ciawi yang masing-masing dapat menampung air sebanyak 1,68 juta meter kubik (m3) dan 6,05 juta m3.

Sedangkan untuk mengantisipasi limpasan air dari Bogor, Pemprov DKI Jakarta membangun ruang limpah sungai (RLS) Brigif, Pondok Ranggon, serta Lebak Bulus.

Menurut Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Dudi Gardesi, RLS tersebut sudah dapat mengurangi debit banjir sekitar 20 persen.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Akan Perbanyak Charging Station Kendaraan Listrik

Tanggul laut

Untuk menanggulangi banjir rob di wilayah pesisir, Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membangun tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Ada tiga tahap dalam pembangunan tanggul tersebut, pertama, tahap A yang terdiri dari pantai dan muara sungai. Kedua, tahap B yang terdiri dari tanggul laut atau lepas pantai di sisi barat. Ketiga, tahap C yang terdiri dari tanggul laut atau lepas pantai di sisi timur.

Pembangunan tanggul NCICD diprioritaskan pada tahap A, yaitu tanggul yang berada di pesisir pantai Jakarta sepanjang 46,2 km.

Saat ini, panjang tanggul yang telah dibangun sepanjang 12,6 km. Sedangkan pembangunan sisanya dibagi berdasarkan skema kewenangan antara Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22,6 km dan Kementerian PUPR sepanjang 11 km.