Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

Para pembesar Belanda di Jakarta pada akhirnya tak terbebani urusan menyediakan rumah warga terlalu lama karena mereka mesti angkat kaki usai pengakuan kedaulatan Indonesia pada Desember 1949.

Soewiryo kembali memimpin Jakarta. Namun hingga ahir masa tugasnya pada Mei 1951, Soewiryo hanya mampu menyelesaikan pendataan kepemilikan tanah liar tanpa merumuskan program perumahan.

Selanjutnya, Sjamsuridjal pengganti Soewiryo, bertekad menyelesaikan tiga persoalan utama warga di Jakarta yakni pembagian aliran listrik, penambahan air minum, dan urusan tanah.

Meski tak menyebut urusan rumah sebagai pokok masalah Jakarta, Sjamsuridjal tetap peduli pada kewajiban menyediakan rumah.

Baca juga: Ciliwung Merdeka Sebut Pemindahan Korban Gusuran ke Rusun Hanya Propaganda Politik

"Di dalam mencukupi kebutuhan perumahan rakyat direncanakan pendirian kampung baru di tiga tempat masing-masing Bendungan Ilir, Karet Pasar Baru, Jembatan Duren, yang akan menampung 33.000 orang," kata Sjamsuridjal dalam Karya Jaya.

Sjamsuridjal juga menyediakan rumah darurat untuk golongan kecil seperti tungkal becak dan penjual makanan.

Upaya Sjamsuridjal menyediakan rumah untuk warga Jakarta berhenti pada November 1953 setelah dia tak lagi menjabat walikota.

Urusan menyediakan rumah untuk warga Jakarta beralih kepada Soediro yang menjabat pada periode 1953-1960.

Soediro mengatakan dalam Karya Jaya bahwa urusan menyediakan rumah sebagai beban moril yang tidak ringan.

Baca juga: Riwayat Kampung Susun Kunir: Pernah Digusur Ahok hingga Dibangun Kembali oleh Anies untuk Korban Gusuran

Di saat kantong pemerintahan kotapraja sedang kempes-kempesnya, Soediro harus mengupayakan rumah bagi puluhan ribu manusia yang bergelandangan.

Soediro membuat program rumah pertamanya untuk kaum buruh di Grogol pada 1953. Jumlah rumah mencapai 2.800 unit dan para buruh bisa mencicil rumah tersebut selama 20 tahun.

Dari cerita di atas, dapat disimpulkan bahwa penyediaan perumahan atau permukiman untuk warga adalah masalah akut di Jakarta yang sudah terjadi sejak awal periode kemerdekaan hingga saat ini.

(Historia.id: Hendaru Tri Hanggoro | Kompas.com: Zintan Prihatini)