Boleh Saja Trotoar di Margonda Depok "Instagramable", tetapi...

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah menata trotoar di Margonda, Depok dengan konsep instagramable dan futuristik. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat berjalan kaki.

"Ini (penataan trotoar) juga sebagai upaya menarik untuk pejalan kaki menggunakan trotoar tersebut. Nanti akan dilengkapi seperti lampu pertamanan, bangku-bangku untuk menambah estetik," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Eko Herwiyanto.

"Harapan kami, mudah-mudahan orang dengan melihat trotoar instagramable, merasa ikut (ingin) berjalan kaki," ujar Eko.

Baca juga: Pemkot Depok Didorong Bangun Trotoar Terintegrasi Jalur Sepeda seperti Jakarta Zaman Ahok

Eko menuturkan, revitalisasi trotoar Margonda segmen III bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan pengguna sepeda.

Hal itu, dikatakan Eko, seperti pembangunan trotoar segmen I yang sudah dilengkapi guiding block (jalur penyandang disabilitas) dan jalur sepeda.

"Trotoar yang kami bangun ini memang akomodasi untuk para disabilitas dan pengguna sepeda," ucap dia. 

Kendati demikian, revitalisasi trotoar di Depok mendapat sejumlah kritik dari masyarakat. Pemerintah Kota Depok diingatkan untuk mengutamakan fungsi trotoar yang aman dan nyaman, alih-alih mendesainnya menjadi instagramable.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk tak mengulangi penggunaan material indoor untuk merevitalisasi trotoar Jalan Raya Margonda.

Baca juga: Koalisi Pejalan Kaki Dukung Pemkot Depok Tak Bangun JPO di Jalan Margonda

Pasalnya, berkaca pada pembangunan trotoar sebelumnya, beberapa pejalan kaki terpeleset lantaran Pemkot Depok salah memilih material.

"Jadi Kota Depok itu punya kasus banyak awal-awal membangun trotoar, para pejalan kakinya itu masih terpeleset karena memang (Pemkot) salah memilih material-material," kata Alfred dalam diskusi publik bertema "Benarkah Depok Butuh Trotoar?" yang berlangsung secara virtual, Selasa (29/11/2022).

Karena itu, Alfred mengingatkan Pemkot Depok untuk memperhatikan material-material yang akan digunakan dalam merevitalisasi trotoar tersebut. Hal itu diperlukan lantaran untuk menjamin keselamatan para pejalan kaki saat mengakses trotoar itu.

"Jadi bukan salah membangun, tapi salah memilih material. Jadi materialnya yang dipakai (pada trotoar sebelumnya) adalah material indoor karena membangun trotoar itu kan ada yang namanya keselamatan," kata Alfred.

"Jadi bagaimana orang yang memakai sendal jepit, pakai sepatu, agar semuanya itu tidak bisa terpeleset di trotoar ketika mengakses trotoar," imbuh dia.

Baca juga: Koalisi Pejalan Kaki Dukung Pemkot Depok Tak Bangun JPO di Jalan Margonda

Alfred pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, tak perlu takut untuk melibatkan publik dalam merevitalisasi trotoar Jalan Margonda.

Menurut dia, meski dalam menggandeng publik untuk berpartisipasi itu cukup sulit, akan tetapi Pemkot Depok harus tetap melakukannya. Sebab, keterlibatan publik dalam hal pembangunan fasilitas merupakan wujud dari keterbukaan atas informasi.

"Partisipasi dari publik itu memang cukup alot, tapi harus dilaksanakan kalau memang kita bicara terkait keterbukaan informasi," kata Alferd

Lebih lanjut, Alferd mengatakan, pembangunan infrastruktur memang sebaiknya melibatkan unsur publik, misalnya menggandeng para pakar atau ahli untuk meminta pemikirannya.

Dengan begitu, Pemkot Depok dan para pakar dan ahli bisa sama-sama berkolaborasi dalam membangun infrastruktur di Kota Depok.

"Yang pasti adalah bagaimana Kota Depok bisa mengubah strategi komunikasinya, agar banyak pakar dan ahli yang masih tinggal di dalam Kota Depok itu bisa membantu membenahi infrastruktur publiknya, terutama infrastruktur pejalan kaki dan sepeda," kata Alferd.

Selain itu, Alferd menilai keberadaan masyarakat sekitar juga harus dilibatkan dalam merevitalisasi trotoar. Jika tidak dilakukan, Alferd khawatir masyarakat menjadi acuh lantaran tidak pernah dilibatkan semenjak perencanaan hingga proses revitaliasi trotoar berlangsung.

Baca juga: Koalisi Pejalan Kaki Ingatkan Warga Depok: Bangun Trotoar Pasti Menyusahkan Orang...

"Jangan sampai publiknya tidak merasa dilibatkan, akhirnya publiknya cuek terkait dengan fasilitas publik yang tadi dari awal enggak terlibat," kata dia.

"Minimal ditanyain itu warga sepanjang jalan sana, ketika ada masalah publiknya ditanyakan," sambungnya.

Menurut Alferd, penyediaan fasilitas publik seperti trotoar adalah kewajiban, terlepas seberapa banyak warga yang menggunakannya.

"Kami koalisi pejalan kaki tidak ada bicara kompromi terkait butuh atau tidak butuhnya trotoar. Karena trotoar itu merupakan kebutuhan dasar bagi orang untuk berjalan kaki, bukan kebutuhan dasar orang untuk berkendara," imbuh dia.

Integrasi dengan sepeda

Hal senada disampaikan Ketua Umum komunitas Bike to Work Indonesia Fahmi Saimima. Ia berharap desain trotoar yang dibangun di Kota Depok dapat dilengkapi dengan jalur sepeda.

Menurut Fahmi, desain trotoar seperti itu sudah pernah dibangun di DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Terkait trotoar yang terintegrasi dengan jalur sepeda, sebenarnya bukan hal aneh. Karena di Jakarta waktu zaman Pak Ahok, trotoar didesain lebar-lebar dan lengkap dengan jalur sepedanya," ujar Fahmi

Karena itu Komunitas Bike to Work pun mendorong Pemerintah Kota Depok untuk tidak ragu membangun trotoar dengan desain yang sama. Apalagi, regulasi memungkinkan hal itu terjadi.

Fahmi menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membolehkan penggabungan trotoar untuk pejalan kaki dengan kegiatan pengendara sepeda.

Tepatnya terdapat di Pasal 54 Ayat (2) yang berbunyi, "Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki".

"Dalam PP Nomor 79 Tahun 2013 diperbolehkan bagi pesepeda menggunakan trotoar untuk digunakan fasilitasnya bersama-sama dengan menjunjung tinggi dan menghormati pejalan kaki dan disabilitas terlebih dahulu," papar Fahmi.

Upaya menggabungkan pejalan kaki dengan pengendara sepeda, menurut Fahmi, juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap kelompok prioritas di jalan raya.

"Poin keselamatan itu adalah hal yang cukup penting bagi pejalan kaki, pesepeda dan disabilitas. Negara harus menjamin keselamatan bagi pengguna jalan raya, khususnya yang berada di prioritas, di piramida tertinggi dunia transportasi atau di jalan raya," ujar Fahmi.