Dihantui Ancaman Gelombang PHK, Apindo Tolak Rekomendasi Kenaikan UMK Kota Bekasi 7,09 Persen

Pihaknya akan berpegang teguh pada perhitungan tersebut hingga putusan terkait uji materi yang diajukan di Mahkamah Agung (MA) telah diputus.

Jika memang dalam putusan MA dimenangi oleh Apindo, maka dasar perhitungan yang dilakukan akan dikembalikan ke PP 36 Tahun 2021.

"Apabila nanti hasil uji materi memenangkan Apindo, maka kenaikan 3,09 persen akan berlaku selama 2023. Bila Apindo kalah, maka perusahaan wajib merapel kekurangan yang 4 persennya," kata Farid.

Khawatir gelombang PHK

Farid mengungkapkan, kenaikan 7,09 persen akan dirasa berat, terlebih situasi ekonomi perusahaan di Kota Bekasi belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi Covid-19.

Ia khawatir akan ada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran apabila kenaikan upah 7,09 persen itu terjadi.

Baca juga: UMK Kota Bekasi Naik Jadi Rp 5,1 Juta, Apindo: Khawatir Malah Terjadi PHK

"Kalau upahnya naik tinggi, mereka (pengusaha) akan melakukan berbagai cara. Yang kami khawatirkan malah justru terjadi PHK," tambah Farid.

Selain gelombang PHK, ada hal kekhawatiran lain yang juga ikut membayangi seluruh pekerja, perusahaan dan kondisi perekonomian Kota Bekasi.

Dampak itu antara lain PHK dalam gelombang yang besar, relokasi pabrik, pengurangan jam kerja hingga upah separuh.

"Ada sekitar 300 anggota industri. Kalau itu dilakukan oleh banyak perusahaan, akan sangat merugikan. Itu justru jadi problem perusahaan, Pemda, dan pekerja. Itu yang tidak kami inginkan," jelas dia.