Ratusan Miliar Rupiah Menggelontor demi LRT-MRT yang Lebih Baik...

Menurut dia, pembangunan Fase 2A itu bakal bergantung kepada keputusan pimpinan eksekutif Jakarta, dalam hal ini adalah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Politisi PKS itu menilai, Pemprov DKI kini hendak membangun rute yang diproyeksikan memiliki jumlah penumpang yang tinggi.

"Saya melihat, secara pribadi, kebijakan trase ini diarahkan ke titik transit yang lebih besar potensi penumpangnya," ucapnya.

Dengan tujuan mencari penumpang yang lebih tinggi, menurut Ismail, pembangunan rute LRT selanjutnya justru bisa saja bukan Kelapa Gading-JIS.

Namun, bisa jadi rute LRT Velodrome-Klender dan Velodrome-Halim Perdana Kusuma (HLP) yang akan dipilih.

"Kemungkinan nanti akan dilanjutkan Velodrome ke Klender dan Halim Perdana Kusuma karena untuk menyambung ke Kereta Cepat Bandung," kata Ismail.

Akuisisi/merger PT KCI

Tak hanya fokus pada LRT, Pemprov DKI Jakarta disebut mengalokasikan anggaran akuisisi/merger PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) senilai Rp 100 miliar dalam APBD DKI 2023.

Anggaran itu dimasukkan dalam PMD untuk PT MRT Jakarta, BUMD DKI Jakarta yang akan mengakusisi PT KCI.

Ismail mengungkapkan, anggaran awal untuk akuisisi/merger itu senilai Rp 500 miliar.

Baca juga: Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 100 Miliar untuk PT MRT Jakarta Akuisisi KCI

Namun, usai pembahasan terakhir mengenai APBD DKI 2023, anggaran itu dipangkas menjadi Rp 100 miliar.

"Kemarin dianggarkan awalnya Rp 500 miliar, fiksnya Rp 100 miliar," sebut Ismail.

Menurut dia, anggaran untuk akuisisi/merger tersebut dipangkas karena pembahasan antara Pemprov DKI bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menaungi PT KCI masih berlangsung hingga saat ini.

Kata dia, Pemprov DKI-PT KAI belum memutuskan program itu akan berbentuk akuisisi atau merger.

Karena itu, DPRD DKI hanya menyetujui anggaran untuk PT MRT sebesar Rp 100 miliar.

Ismail menyatakan, anggaran berbentuk PMD ini digelontorkan untuk mengamankan program akuisisi/merger tersebut.