Ketua DPRD DKI dan Heru Budi Bakal Tinjau Kondisi Warga Kampung Bayam

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku akan meninjau kondisi warga Kampung Bayam di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Peninjauan dilakukan karena warga yang tergusur proyek Jakarta International Stadium (JIS) itu tak kunjung menghuni Kampung Susun Bayam (KSB) hingga saat ini.

Ia akan meninjau kondisi warga Kampung Bayam bersama dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Baca juga: Warga Kampung Bayam Protes soal Tarif Sewa Rusun, Heru Budi: Harus Dibicarakan dengan Jakpro

Ia belum secara rinci mengungkapkan kapan peninjauan akan dilakukan.

"Saya, juga dengan Pak Pj (Heru Budi) akan melihat ke sana (kondisi warga Kampung Bayam)," sebutnya di Balai Kota DKI, (1/12/2022).

Dalam kesempatan itu, Prasetyo berharap warga bisa menerima besaran uang sewa unit KSB.

Adapun besaran ini disebut menelan sekitar Rp 750.000.

Baca juga: Fraksi PKS: Warga Kampung Bayam Sudah Terima Kompensasi, Seharusnya Ikut Aturan Soal Tarif Rusun

"Diambil oleh kebijakan Pak Gubernur (Heru Budi) kalau engak salah Rp 750 ribu (per bulan), mudah-mudahan itu bisa diterima mereka," ucap Prasetyo.

Menurut Heru, penyesuaian tarif sewa unit KSB harus dibicarakan dengan BUMD DKI Jakarta yang mengelola rumah susun (rusun) tersebut, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Ya yang pertama, itu harus dibicarakan dengan Jakpro ya, nilainya (tarif sewa unit KSB)," sebutnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Ia pun mengklaim Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara melalui wali kotanya telah menerbitkan surat keputusan (SK) yang berisikan warga gusuran JIS agar bisa tertampung di KSB.

Baca juga: Besok Warga Kampung Bayam ke Balai Kota, Minta Bantuan Pemprov agar Segera Huni Rusun

Melalui SK itu, kata Heru, Jakpro memang harus berdiskusi dengan warga Kampung Bayam.

"Wali Kota (Jakarta Utara) kan sudah menetapkan SK orang-orang yang untuk ditampung di sana," ucapnya.

"Tinggal Jakpro berdiskusi bagaimana dengan keinginan masyarakat itu. Nanti Jakpro biar lapor ke wali kota," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, pantauan Kompas.com, warga korban gusuran JIS Jakarta Utara datang sekitar pukul 10.45 WIB.

Baca juga: Warga Gusuran JIS Masak Sayur Bayam di Depan Kantor Heru Budi, Apa Maksudnya?

Mereka terdiri dari orang dewasa dan beberapa anak di bawah umur.

Warga datang menggunakan dua jenis moda transportasi, yakni bus kopaja yang disewa dan motor pribadi. Mereka yang datang menggunakan motor pribadi memarkirkan motornya di area parkir Monas.

Setibanya di depan Balai Kota, mereka langsung mendirikan tenda berbahan terpal oranye di area trotoar. Mereka duduk di bawahnya tanpa alas.

Mereka membawa pengeras suara, tetapi belum digunakan untuk menyuarakan aspirasi.

Baca juga: Polemik Tarif Kampung Susun Bayam yang Tak Pernah Ramah di Kantong Warga Gusuran JIS

Pengeras suara itu justru digunakan membuat lebih nyaring dendang lagu dangdut yang disetel.

Aspirasi mereka sejauh ini hanya tergambar melalui spanduk yang dibentangkan. Spanduk itu bertuliskan, "Kampung Susun Bayam Hak Kami" dan "Biarkan Kami Masuk dan Menghuni".

Sejumlah personel Satpol PP langsung berjaga untuk melakukan pengamanan. Tidak terlihat adanya aparat kepolisian dalam aksi itu.

Vice President Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif, menjelaskan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengikuti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Baca juga: Ingin Segera Huni Kampung Susun Bayam, Korban Gusuran: Biar Tenang Cari Uang buat Bayar Sewa

Tarif sewa yang sebelumnya dipatok Rp 1,5 juta juga kini telah diturunkan setengahnya.

Warga calon penghuni Kampung Susun Bayam, pada prinsipnya sudah bisa menghuni Kampung Susun Bayam.

Syaratnya, warga menandatangani perjanjian dengan Jakpro dan koperasi yang akan mengelola Kampung Susun Bayam.

"Sehingga pada prinsipnya kapan saja warga bisa menghuni KSB, jika sudah sepakat dengan isi perjanjian secara tertulis dengan pihak Jakpro dan Paguyuban atau Koperasi," jelas Syachrial.