Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSPI Akan Demo hingga 7 Desember, Lalu Lanjut Mogok Nasional

Kompas.com - 02/12/2022, 12:39 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku bakal menggelar unjuk rasa terus menerus hingga 7 Desember 2022 untuk menuntut kenaikan upah layak.

Hal ini dinyatakan orator dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) saat unsur buruh menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2022) siang.

"Jadi, hari ini kawan-kawan, sesuai arahan dari KSPI, bahwa perwakilan daerah di seluruh nasional mengadakan dan menyuarakan aksi bersama mulai 1 Desember sampai 7 Desember (2023)," ucap orator itu sembari menggunakan pelantang suara, dari atas mobil komando, Jumat.

Baca juga: Buruh Demo di Balai Kota, Tolak UMP DKI 2023 Rp 4,9 Juta

Ia pun berharap perwakilan daerah lain yang tergabung sebagai anggota KSPI dapat tergabung dalam aksi besar-besaran itu.

Menurut orator, usai berunjuk rasa secara terus menerus, perwakilan daerah KSPI se-Tanah Air bakal menggelar mogok kerja.

Aksi ini juga bakal digelar pada Desember 2022.

"Pada akhirnya nanti, kami akan melakukan mogok nasional di bulan Desember," tegas orator.

Berdasar pantauan Kompas.com, unsur buruh tiba di depan Gedung Balai Kota DKI sekitar pukul 10.40 WIB.

Dikomandoi satu mobil komando, para buruh yang terdiri dari sejumlah organisasi serikat pekerja ini datang dari sisi timur Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat

Baca juga: Imbas Demo Buruh di Balai Kota DKI, Arus Lalin Jalan Medan Merdeka Selatan Macet

Sembari mengendarai kendaraan bermotor roda dua, para buruh membawa atribut organisasi masing-masing seperti bendara.

Salah satu orator yang berada di mobil komando mengaku merasa keberatan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang naik 5,6 persen atau setara Rp 4,9 juta.

Hal ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1153 Tahun 2022.

"Ternyata Kepgub DKI hanya naik 5,6 persen. Ini sangat mencederai, angka 5,6 persen tidak pernah terbayang di pikiran kita," kata orator.

"Kita menolak kenaikan UMP DKI 5,6 persen. Itu yang kita sampaikan hari ini kepada Pj (Penjabat) Gubernur DKI," sambung dia.

Baca juga: Ada Demo Buruh di Balai Kota DKI, Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan

Para buruh masih konsisten menuntut kenaikan 10,55 persen, sesuai usul awal mereka.

Mereka meminta inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023.

Berdasarkan pantauan, para buruh memenuhi setengah lajur selatan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Dengan demikian, pengendara hanya bisa memakai sebagian lajur.

Kemacetan sempat terjadi di jalan ini. Aparat kepolisian beserta petugas dari instansi lain mengatur arus lalu lintas yang macet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com