Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menduga praktik parkir liar di Ibu Kota masih banyak, khususnya di pasar-pasar milik Pemerintah Provinsi Jakarta.

Hal ini ia katakan berkaitan dengan video parkir liar di badan jalan kawasan mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, belum lama ini dengan tarif Rp 10.000 per unit motor.

"Parkir liar di pasar-pasar milik PD Pasar Jaya itu lebih ngeri lagi lho. Uang parkirnya tidak jelas ke mana itu. Padahal banyak itu (pasarnya)," kata Tigor kepada Kompas.com, Minggu (4/12/2022).

Baca juga: Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Ketua Fakta: Sudah Sejak Lama Dibiarkan

Pada 2007, Tigor mengatakan Fakta pernah melakukan studi tentang parkir liar di Jakarta. Ia mencatat pendapatan parkir setiap pasar itu bisa mencapai Rp 1 miliar setahun.

Padahal, kata Tigor, pada saat itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sekitar 16.000 satuan ruas parkir (SRP) di badan jalan. Ia menduga pendapatan bisa lebih besar lantaran parkir di badan jalan sudah dibiarkan.

"Jumlah SRP parkir liar di Jakarta tentu jumlahnya bisa lebih banyak, maka pendapatannya bisa bertambah lagi," kata Tigor.

Saat ini, Tigor mengatakan setidaknya pasar tradisional di Jakarta yang dikelola oleh PD Pasar Jaya ada 96 pasar. Dengan demikian, setahun pendapatannya parkir dari pasar tradisional di pasar PD Pasar Jaya sedikitnya Rp 96 miliar setahun.

Tigor berpandangan, pendapatan parkir liar yang setidaknya dapat dipungut sebesar Rp 460 miliar setahun dan Rp 96 miliar dari parkir pasar PD Pasar Jaya adalah jumlah yang sangat sangat besar.

Baca juga: Jalur Sepeda di Jakarta Cuma Jadi Tempat Parkir dan Mangkal Starling

"Kami berharap Pemprov DKI bisa menertibkan manajemen keuangan parkir di pasar PD Pasar Jaya karena lima tahun 'diliarkan' sehingga tidak terkontrol pendaptannya," kataTigor.

Manajemen pendapatan parkir di pasar milik PD Pasar Jaya, kata Tigor, perlu diaudit dan diawasi pendapatannya agar tidak diliarkan untuk mudah dikorupsi.