Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memandang bahwa pengaktifan kembali posisi deputi gubernur DKI Jakarta memiliki unsur politis.

Untuk diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali menjadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.

Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan, keputusan tersebut memiliki unsur politis.

Menurutnya, bisa jadi pengangkatan ini untuk memuluskan keinginan pihak tertentu.

Baca juga: Saat Heru Budi Rotasi Marullah dari Sekda Jadi Deputi Gubernur, Kewalahan karena Tak Punya Wagub?

Di sisi lain, Heru Budi Hartono juga dinilai ingin mengakselerasi pembagunan Ibu Kota dengan mengangkat Marullah menjadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.

"Segala tindakan pejabat publik pasti ada unsur politis ya, walaupun kecil atau besar. Ya tergantung dari persepsi orang yang melihatnya dan tergantung niat dari yang bersangkutan (Heru)," ucap Taufik kepada awak media, Minggu (4/12/2022).

"Ganti itu buat apa, untuk mempermulus keinginan-keinginan supaya mudah dipenuhi, atau oleh tekanan dari apa, atau dia murni memang untuk membawa kebaikan bagi Jakarta. Itu yang bisa jawab ya yang bersangkutan (Heru)," katanya lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Taufik menganggap jabatan deputi gubernur DKI Jakarta hanya sebatas jabatan "parkir".

Baca juga: Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan Parkir

Menurutnya, selama ini kinerja seorang deputi gubernur tidak terlihat atau diam di tempat.

Taufik mengatakan, Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga memiliki deputi gubernur. Tetapi, kinerja deputi gubernur era pemerintahan Anies disebut tidak terdengar.