Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa Gelar Demo di Depan Gedung Kemenkop UKM, Ini 5 Tuntutannya

Kompas.com - 07/12/2022, 13:16 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa yang tergabung dalam Forum Gerakan Koperasi Indonesia (FGKI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022).

Pantauan Kompas.com di lokasi, terdapat satu mobil komando yang terparkir di depan Gedung Kemenkop UKM. Seorang orator di mobil komando menyampaikan orasinya.

Massa aksi yang hadir juga turut menyuarakan pendapat mereka dengan membentangkan spanduk, poster, dan bendera.

Baca juga: Massa Gelar Demo di Depan Gedung Kemenkop-UKM, Minta OJK Tak Awasi Koperasi

 

Ketua FGKI dari Jawa Timur Selamet Susanto mengatakan, ada lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemenkop UKM pada Rabu siang.

"Kami ada lima tuntutan, tapi ada salah satu, pada poin tiga, yang sedang kami pertimbangkan kembali (tuntutannya) karena melibatkan beberapa pihak," kata Selamet di lokasi.

Berikut lima tuntutan massa aksi:

1. Cabut aturan tentang tata kelola usaha sektor keuangan koperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

2. Kembalikan pengaturan tentang tata kelola usaha sektor keuangan yang dilakukan koperasi kepada RUU Perkoperasian atau pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang saat ini sedang berproses.

3. Cabut pengaturan lembaga jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, yang dapat berbadan hukum koperasi atau boleh dimiliki badan hukum koperasi dalam RUU PPSK.

Baca juga: Ada Demo di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Begini Kondisi Lalin di Rasuna Said

 

4. Pengaturan usaha sektor keuangan yang saat ini sudah dilakukan oleh koperasi untuk melayani masyarakat, bukan anggota, diberikan kesempatan selama satu tahun untuk memilih tetap berbadan hukum lembaga jasa keuangan di luar koperasi.

Hal itu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam RUU Perkoperasian pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

5. Pembuatan dan penyusunan rencana UU Perkoperasian untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang saat ini sedang berproses hingga melibatkan serta menampung dan memasukkan aspirasi Gerakan Koperasi Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hengki Dalang Kasus Pungli di Rutan KPK Kini Bertugas di Sekretariat DPRD DKI

Hengki Dalang Kasus Pungli di Rutan KPK Kini Bertugas di Sekretariat DPRD DKI

Megapolitan
Tak Bacakan Kesimpulan di Praperadilan Aiman, Polda Metro Langsung Tinggalkan Ruang Sidang

Tak Bacakan Kesimpulan di Praperadilan Aiman, Polda Metro Langsung Tinggalkan Ruang Sidang

Megapolitan
Hilang Kendali, Pengendara Motor dan Penumpangnya Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Hilang Kendali, Pengendara Motor dan Penumpangnya Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Pemerintah Impor 3,6 Juta Ton Beras Sepanjang 2024, Baru 500 Ton Masuk ke Indonesia

Pemerintah Impor 3,6 Juta Ton Beras Sepanjang 2024, Baru 500 Ton Masuk ke Indonesia

Megapolitan
Pelanggan Tampar Pemilik Bengkel di Limo Depok gara-gara Masalah Tambal Ban

Pelanggan Tampar Pemilik Bengkel di Limo Depok gara-gara Masalah Tambal Ban

Megapolitan
Parkir Liar di Taman Manunggal Bogor Ada karena Ulah Pengendara

Parkir Liar di Taman Manunggal Bogor Ada karena Ulah Pengendara

Megapolitan
Sempat Ditutup karena Bautnya Dicuri, Jembatan Cipendawa Bekasi Kini Dibuka Lagi

Sempat Ditutup karena Bautnya Dicuri, Jembatan Cipendawa Bekasi Kini Dibuka Lagi

Megapolitan
Harga Beras Lokal Tinggi, Mendag Zulhas: Suplai Berkurang karena Periode Tanam Padi Berubah

Harga Beras Lokal Tinggi, Mendag Zulhas: Suplai Berkurang karena Periode Tanam Padi Berubah

Megapolitan
Tak Cuma Beras, Harga Telur Ayam di Pasar Klender SS Cakung Ikut Naik

Tak Cuma Beras, Harga Telur Ayam di Pasar Klender SS Cakung Ikut Naik

Megapolitan
Rektor Universitas Pancasila Batal Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Rektor Universitas Pancasila Batal Hadiri Pemeriksaan di Polda Metro Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Megapolitan
LRT Jabodebek Minta Maaf Imbas Gangguan Rangkaian Kereta di Stasiun Cawang

LRT Jabodebek Minta Maaf Imbas Gangguan Rangkaian Kereta di Stasiun Cawang

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga dari Enam Tahanan Polsek Tanah Abang yang Masih Buron

Polisi Tangkap Tiga dari Enam Tahanan Polsek Tanah Abang yang Masih Buron

Megapolitan
LRT Jabodebek Gangguan, Penumpang Turun di Stasiun Cawang

LRT Jabodebek Gangguan, Penumpang Turun di Stasiun Cawang

Megapolitan
DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Pelaporan Tata Kelola Jalur Sepeda ke Ombudsman

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Pelaporan Tata Kelola Jalur Sepeda ke Ombudsman

Megapolitan
Anak di Bawah Umur Jadi Pemeran Konten Porno, Videonya Diperjualbelikan di Telegram

Anak di Bawah Umur Jadi Pemeran Konten Porno, Videonya Diperjualbelikan di Telegram

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com