Pembangunan Loksem JP 47 Ditolak Warga Cideng, Ini Kata Pemkot Jakpus

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat Melinda Sagala menanggapi penolakan warga RT 11 RW 06, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, mengenai pembangunan lokasi sementara (loksem) JP 47 di tengah lingkungan masyarakat.

Menurut dia, pembangunan loksem JP 47 sebagai tempat usaha pedagang kaki lima itu sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2022, namun sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

"Jadi sempat tertunda di tahun 2020 karena anggaran semua diarahkan ke penanganan Covid-19 tapi kenyataannya ada di dalam RPJMD sehingga harus dilaksanakan dan baru terealisasi 2022," ujar Melinda saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/12/2022).

Baca juga: Warga Cideng Tolak Loksem JP 47 karena Tak Dilibatkan

Melinda mengungkapkan, pembangunan loksem JP 47 juga telah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pemerintah Kota Jakarta Pusat sehingga pelaksanaannya baru bisa terealisasi di tahun 2022.

Dalam hal ini, Sudin PPKUKM ditugaskan untuk memperbaiki lokasi berjualan dan menampung para pedagang kaki lima yang telah bertahun-tahun berjualan di kawasan tersebut.

"Kami memperbaiki loksem JP 47 ini menjadi lebih higienis karena ini semuanya kuliner, sifat loksem di kuliner ini harus terbuka tidak tertutup sedangkan selama ini masyarakat makan dua meter dari bahu jalan. Setelah ada pembangunan ini tidak ada lagi yang seperti itu," ucap Melinda.

"Lokasi tersebut bukan berarti kami terkonyong-konyong membuat para pedagang ada di situ tetapi mereka sudah ada 15 tahun lalu berdasarkan SK loksem bahwa mereka itu legal dan resmi ada di situ," imbuh dia.

Baca juga: Tolak Loksem JP 47, Warga Cideng Sebut Bangunannya Tutup Permanen Saluran Air

Selain itu, kata Melinda, unit kerja perangkat daerah (UKPD) terkait juga diberikan tugas untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan pembangunan loksem JP 47.

"Misalnya bagian Suku Dinas Perhubungan Jakpus urusan parkir yang sekarang ini sudah bersih, nah kami memastikan mereka berjualan di trotoar yang tercatat di SK Wali Kota hanya sepanjang 1,9 meter lebarnya," ujar Melinda.

Sebelumnya diberitakan, warga RT 11 RW 06, Kelurahan Cideng, menolak pembangunan loksem JP 47 di tengah lingkungan mereka.