Ramai soal PJLP DKI Berusia 56 Tahun yang Akan "Dibinasakan" Heru Budi, Apa Itu PJLP?

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengeluarkan peraturan terbaru yang membatasi usia Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yakni berkisar antara 18-56 tahun.

Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diteken pada 1 November 2022.

Baca juga: Curhat PJLP yang Sudah 33 Tahun Mengabdi di Jakarta, Harus Pensiun Lebih Cepat karena Aturan Batas Usia

Terbitnya aturan tersebut pun sontak membuat para petugas PJLP ramai bereaksi, khususnya mereka yang telah berusia 56 tahun ke atas. Mereka sedih lantaran tak bisa lagi bekerja karena aturan batas umur. Lantas, apa sesungguhnya PJLP itu?

Apa itu PJLP dan tugasnya?

PJLP adalah petugas pelaksana lapangan yang mendukung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam menjalankan berbagai layanan publik.

Tugas PJLP diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 249 Tahun 2016. Dalam Pergub itu, tugas PJLP meliputi bidang kebersihan, administrasi, dan selainnya.

Dalam bidang kebersihan, PJLP biasanya direkrut untuk menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang kerap membersihkan lingkungan di wilayah Pemprov DKI, atau biasa dikenal dengan sebutan pasukan oranye.

Selain pasukan oranye, ada pula PJLP yang direkrut menjadi pasukan biru yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Sumber Daya Air DKI.

Baca juga: Pro-Kontra Pembatasan Usia Petugas PJLP DKI Demi Produktivitas Layanan

Sementara itu, berdasarkan aturan yang sama, pengadaan PJLP dilaksanakan berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan standar satuan harga PJLP yang ditetapkan berdasarkan analisis jenis pekerjaan, beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan.

Adapun berdasarkan Pergub tersebut, pekerjaan yang tak boleh menggunakan tenaga PJLP ialah pendidik, tenaga kependidikan, dan pegawai Badan Layanan Umum (BLU) daerah yang telah diatur oleh Pergub tersendiri.

Ikatan kerja PJLP

Adapun PJLP yang direkrut dinas atau SKPD tertentu di Pemprov DKI bisa berupa pekerja harian, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, dan
pekerja sejenis yang terikat kontrak.

Rekrutmen PJLP dapat dilakukan oleh perangkat daerah dan dinas terkait yang membutuhkan tenaga PJLP.

PJLP yang direkrut sebagai pekerja harian atau kontrak berhak mendapat upah, cuti, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.