Penggusuran SDN Pondok Cina 1 Ditunda, Ridwan Kamil: Kan Sudah Jelas, Jangan Diperpanjang Lagi

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta polemik SDN Pondok Cina 1 untuk tak diperpanjang lagi.

Sebab, rencana pembebasan lahan SDN Pondok Cina 1 untuk dialihfungsikan pembangunan masjid raya sudah ditunda.

"Kan ini sudah jelas, jangan diperpanjang lagi. Kan ini (rencana alih fungsi) ditunda dan sudah dimusyawarahkan," kata Ridwan Kamil usai membuka acara Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Barat di Alun-Alun Kota Depok, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Laporkan Wali Kota Depok, Deolipa Tegaskan Tak Wakili Orangtua Murid SDN Pondok Cina 1

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaskan Wali Kota Depok Mohammad Idris juga telah menunda pengalihfungsihan lahan sekolah.

Bahkan, urusan kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 juga sedang diselesaikan Pemerintah Kota Depok.

"Kan dari pak wali kota sudah ditunda ya sudah itu aja yang dipegang. Kemudian, urusan sekolah kan sedang diselesaikan baik-baik, enggak usah ditambahi atau dikurangi apa," terang dia.

Sebagai informasi, polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 mendapat sorotan dari pemerintah pusat, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca juga: Tak Ada Guru Mengajar Selama Polemik SDN Pondok Cina 1, Koalisi Pendidikan Nasional Beberkan Pelanggaran Hukumnya

Perwakilan pemerintah pusat yang terlibat dalam dialog polemik tersebut ialah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPPA, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Perwakilan pemerintah pusat itu telah memberikan masukan kepada Pemkot Depok terkait relokasi SDN Pondok Cina 1 agar tak merugikan hak pendidikan para siswa.

Sementara itu, Komnas HAM berencana memanggil Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait polemik relokasi SDN Pondok Cina 1.