Deolipa Diperiksa Polisi Terkait Laporan terhadap Wali Kota Depok soal Polemik SDN Pondok Cina 1

Kompas.com - 21/12/2022, 10:17 WIB

Tria Sutrisna,

Jessi Carina

Tim Redaksi

Tria Sutrisna

Penulis

Jessi Carina

Editor

Lihat Foto

Pengacara Deolipa Yumara saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa (13/12/2022).(KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI )

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Deolipa Yumara dijadwalkan bakal menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad di Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut terkait kelanjutan polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat.

"Iya, pemeriksaan dijadwalkan hari ini," ujar Deolipa yang menjadi kuasa hukum orangtua murid SDN Pondok Cina 1 saat dikonfirmasi, Rabu (21/12/2022).

Pemeriksaan terhadapnya dilakukan oleh tim penyidik Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Deolipa menyebut bahwa pihaknya akan membawa sejumlah bukti tambahan mengenai rencana relokasi SDN Pondok Cina 1 yang dianggap telah merugikan para siswa dan orangtua murid.

"Ada bukti-bukti yang nanti dibawa. Kemudian screenshot berita media dan gambar-gambar terkait kejadian," kata Deolipa.

Diberitakan sebelumnya, Deolipa Yumara yang menjadi kuasa hukum orangtua siswa SDN Pondok Cina 1 melaporkan Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad ke Polda Metro Jaya.

Laporan ini merupakan kelanjutan dari polemik relokasi SDN Pondok Cina 1.

"Ya benar, Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).

Laporan terhadap Idris teregistrasi dengan nomor LP / B / 6354 / XII / 2022 / SPKT / Polda Metro Jaya tertanggal 13 Desember 2022.

Dalam laporannya, pelapor menerangkan bahwa para siswa SDN Pondok Cina 1 tidak dapat bersekolah sejak 13 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kota Depok tidak menyediakan guru atau tenaga pengajar untuk kegiatan belajar mengajar para siswa.

Atas dasar itu, Idris dijerat dengan Pasal 77 Juncto Pasal 76A Butir a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Atas kejadian tersebut, korban merasa telah dirugikan. Laporan sedang dipelajari," kata Zulpan.

Sebagai informasi, polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 mendapat sorotan dari pemerintah pusat, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).