Wali Kota Depok Tunda Relokasi SDN Pondok Cina 1, Deolipa: Proses Hukum Tetap Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penundaan relokasi SDN Pondok Cina 1 oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad disebut tidak mempengaruhi proses hukum di Polda Metro Jaya.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum orangtua siswa SDN Pondok Cina 1 Deolipa Yumara usai menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Mapolda Metro Jaya, Rabu (21/12/2022).

"Ya enggak bisa berpengaruh. Peristiwa hukumnya sudah terjadi, anak-anak diabaikan, dibiarkan dan ditelantarkan secara sengaja. Hak pendidikan anak sudah diabaikan oleh wali kota," ujar Deolipa kepada wartawan, Rabu.

Baca juga: Komnas PA Miris Lihat Siswa SD Pondok Cina 1 Belajar Tanpa Guru: Ini Penelantaran oleh Wali Kota Depok!

Menurut Deolipa, proses hukum terhadap Idris atas dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak tetap akan berlanjut.

Sebab, para siswa telah menjadi korban akibat rencana relokasi tersebut karena tidak bisa bersekolah, dan tak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar.

"Tiba-tiba dia tunda, harapannya ini selesai? enggak bisa. Ini jalan terus karena apa? peristiwa hukumnya sudah terjadi dan anak-anak sudah menjadi korban. Itu baru anak doang, belum orangtua murid," pungkas Deolipa.

Baca juga: Guru-guru Kembali ke SDN Pondok Cina 1 Setelah Wali Kota Putuskan Tunda Relokasi

Diberitakan sebelumnya, Deolipa Yumara yang menjadi kuasa hukum orangtua siswa SDN Pondok Cina 1 melaporkan Idris ke Polda Metro Jaya.

Laporan ini merupakan kelanjutan dari polemik relokasi SDN Pondok Cina 1.

Laporan terhadap Idris teregistrasi dengan nomor LP / B / 6354 / XII / 2022 / SPKT / Polda Metro Jaya tertanggal 13 Desember 2022.

Dalam laporannya, pelapor menerangkan bahwa para siswa SDN Pondok Cina 1 tidak dapat bersekolah sejak 13 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.