Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Pemprov DKI Antisipasi Banjir: Imbau WFH hingga Modifikasi Cuaca

Kompas.com - 28/12/2022, 06:04 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mulai bersiap mengantisipasi banjir di Ibu Kota yang berpotensi timbul akibat curah hujan tinggi pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 mendatang.

Antisipasi bencana itu sudah dibahas bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto pada Selasa (27/12/2022).

Antisipasi yang dilakukan mulai dari mengimbau perusahaan agar menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) hingga memodifikasi cuaca.

Diminta tentukan langkah

Dalam pertemuan di Gedung BNPB kemarin, Suharyanto memang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menyiapkan langkah untuk mengantisipasi bencana di wilayah Jakarta, khususnya potensi banjir.

"Perlu disikapi oleh BNPB pusat dengan BPBD, dan Bapak PJ Gubernur DKI, untuk menentukan langkah-langkah yang harus kita laksanakan khususnya pada fase pencegahan (bencana)," kata Suharyanto di Grha BNPB, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Heru Budi Temui Kepala BNPB, Bahas Antisipasi Banjir di Jakarta

Terlebih, kata Suharyanto, saat ini dan beberapa bulan ke depan, Jakarta diprediksi akan menghadapi cuaca yang tidak bersahabat.

Imbauan soal WFH

Menanggapi hal itu, Heru lantas mengimbau perusahaan di Jakarta untuk menerapkan kebijakan WFH dalam beberapa hari ke depan. 

Menurut dia, para karyawan swasta lebih baik tidak bekerja dari kantor agar terhindar dari kemacetan dan bencana di jalan.

"Mengondisikan masing-masing karyawan swasta untuk bisa WFH, menghindari kemacetan, bencana, pemborosan (bahan bakar minyak) dan lainnya," tegas Heru di Grha BNPB, Selasa.

Baca juga: Ada Potensi Banjir di Jakarta, Heru Budi Imbau Perusahaan Terapkan WFH

Sementara itu, ia menyatakan aparatur sipil negara (ASN) yang bisa bekerja dari rumah adalah mereka yang tak melayani masyarakat secara langsung.

"(ASN) yang tidak langsung (melayani masyarakat), mungkin masing-masing (OPD) nanti memikirkan itu (menerapkan WFH)," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Di sisi lain, kata Heru, ASN yang melayani masyarakat secara langsung memang belum bisa menjalani WFH.

Kemudian, jika kondisi cuaca di Ibu Kota masih normal, ASN masih diwajibkan bekerja dari kantor (work from office/WFO).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com