Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/12/2022, 13:54 WIB
Muhammad Naufal,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, sebanyak 15 kelurahan di Ibu Kota hingga saat ini tak memiliki layanan puskesmas.

Hal ini diungkapkan dalam diskusi publik bertajuk "Laporan Kerja Politik Tahun 2022" di Ruang Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, total ada 267 kelurahan di Ibu Kota.

Baca juga: Fraksi PDI-P Ulas Kinerja Heru Budi, Minta Percepat Pembangunan Tanggul hingga Puskesmas

Dari ratusan kelurahan itu, 15 kelurahan di antaranya tak memiliki puskesmas.

Padahal, puskesmas merupakan layanan fasilitas kesehatan mendasar bagi masyarakat.

"Kami punya 267 kelurahan. Dari 267 kelurahan itu, ternyata sampai dengan hari ini masih ada 15 kelurahan yang belum punya puskesmas," kata Gembong.

"Dan itu kebutuhan kesehatan paling dasar masyarakat," imbuh dia.

Baca juga: Ratusan Bus TransJakarta Terlibat Kecelakaan Sepanjang 2022, Heru Budi Diminta Lakukan Evaluasi

Gembong mengungkapkan, salah satu kelurahan yang tak memiliki puskesmas adalah Kelurahan Gambir.

Ia lantas menyoroti nihilnya puskesmas di Kelurahan Gambir yang masih satu wilayah dengan Balai Kota DKI Jakarta.

"Yang paling dekat dengan 'istananya' DKI Jakarta, yaitu Balai Kota DKI Jakarta, Kelurahan Gambir sampai hari ini belum punya puskesmas," ungkap dia.

Baca juga: Solusi Banjir Rob di Utara Jakarta, Pemprov DKI Diminta Restorasi Kawasan Pesisir

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus meratakan pelayanan kesehatan di Ibu Kota.

Ia meminta agar layanan puskesmas ada di seluruh kelurahan di Jakarta.

"Ini pekerjaan rumah yang harus digenjot, Pak Pj harus memaksimalkan untuk bisa mengejar pelayanan bidang kesehatan, bisa sampai di tiap kelurahan memiliki puskesmas," tutur Gembong.

Dalam laporan kerja politik tahun 2022, Gembong juga menyinggung kinerja Heru Budi selama dia menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

Sejumlah kinerja yang disorot adalah penanganan banjir, penyaluran air bersih, hingga pelayanan fasilitas kesehatan di Ibu Kota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Dinilai Lamban Tangani Kasus KDRT Ibu 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa, Polres Jaksel Beri Klarifikasi

Dinilai Lamban Tangani Kasus KDRT Ibu 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa, Polres Jaksel Beri Klarifikasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Ayah yang Bunuh 4 Anak di Jagakarsa | Jenazah 4 Anak yang Dibunuh di Jagakarsa Belum Dijemput dari RS Polri

[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Ayah yang Bunuh 4 Anak di Jagakarsa | Jenazah 4 Anak yang Dibunuh di Jagakarsa Belum Dijemput dari RS Polri

Megapolitan
Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden Bisa Bikin Cemburu Provinsi Lain

Penunjukkan Gubernur Jakarta oleh Presiden Bisa Bikin Cemburu Provinsi Lain

Megapolitan
Tahanan Titipan di Lapas Tangerang yang Kabur Ditangkap Kembali di Rumah Orangtua

Tahanan Titipan di Lapas Tangerang yang Kabur Ditangkap Kembali di Rumah Orangtua

Megapolitan
Pengusul Gubernur DKJ Ditunjuk Presiden Berharap Putra-Putri Betawi Dipilih Pimpin Jakarta

Pengusul Gubernur DKJ Ditunjuk Presiden Berharap Putra-Putri Betawi Dipilih Pimpin Jakarta

Megapolitan
Tak Pernah Terlihat Cekcok dengan AMW, Wanita Tewas Terlakban Justru Sering Diledek Pengantin Baru

Tak Pernah Terlihat Cekcok dengan AMW, Wanita Tewas Terlakban Justru Sering Diledek Pengantin Baru

Megapolitan
Ada Perayaan Natal Gereja Tiberias dan Panggung Rakyat, Arus Lalu Lintas di Sekitar GBK Macet

Ada Perayaan Natal Gereja Tiberias dan Panggung Rakyat, Arus Lalu Lintas di Sekitar GBK Macet

Megapolitan
Salah Satu Bamus Betawi Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Anggap Cederai Demokrasi

Salah Satu Bamus Betawi Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Anggap Cederai Demokrasi

Megapolitan
Laporkan Butet soal Pengakuan Diintimidasi, Pelapor: Hal yang Disampaikan Menyesatkan

Laporkan Butet soal Pengakuan Diintimidasi, Pelapor: Hal yang Disampaikan Menyesatkan

Megapolitan
Pimpinan DPRD Sebut Pemkot Depok Bohongi Rakyat: Nyatanya Tidak Bisa Berobat Gratis Pakai KTP

Pimpinan DPRD Sebut Pemkot Depok Bohongi Rakyat: Nyatanya Tidak Bisa Berobat Gratis Pakai KTP

Megapolitan
Bamus Betawi Ternyata Ada 2, Mana yang Usulkan Gubernur Jakarta Dipilih Presiden?

Bamus Betawi Ternyata Ada 2, Mana yang Usulkan Gubernur Jakarta Dipilih Presiden?

Megapolitan
AMW 'Ngaku' ke Tetangga, Wanita yang Ditemukan Tewas Terlakban Sedang Sakit

AMW 'Ngaku' ke Tetangga, Wanita yang Ditemukan Tewas Terlakban Sedang Sakit

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Wanita Terlakban di Cikarang Timur

Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Wanita Terlakban di Cikarang Timur

Megapolitan
Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Polisi Buntut Pengakuan Diintimidasi di Pentas Teater

Butet Kartaredjasa Dilaporkan ke Polisi Buntut Pengakuan Diintimidasi di Pentas Teater

Megapolitan
Soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, PDI-P DKI Minta DPR Kedepankan Suara Rakyat

Soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, PDI-P DKI Minta DPR Kedepankan Suara Rakyat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com