PPKM Dihentikan, Wali Kota Tangerang: Angin Segar bagi Pertumbuhan Ekonomi

TANGERANG, KOMPAS.com- Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan, dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PPKM) membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Diharapkan dengan dicabutnya aturan PPKM, akan membawa angin segar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Tangerang," ujar Arief kepada Kompas.com, Jumat (30/12/2022).

Menurut Arief, pencabutan aturan PPKM akan menimbulkan kesan yang berbeda dari kondisi dua tahun terakhir ini.

Baca juga: PPKM Dihentikan, Dinkes DKI: Tetap Wajib Disiplin Masker

Terlebih bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, seperti karyawan yang dirumahkan dan pengusaha yang gulung tikar.  

"Semoga ekonomi bisa kembali bangkit dan masyarakat bisa kembali beraktivitas normal," ujar Arief.

Arief juga berharap produktifitas perusahaan meningkat dengan pencabutan PPKM ini. 

Dengan begitu, akan meningkat pula jumlah lapangan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak saat pandemi Covid-19 ini.

"Mudah-mudahan ke depan dengan pencabutan PPKM ekonomi bisa bertumbuh lagi perusahan juga makin produktif dan investasi meningkat jumlah lapangan kerja makin banyak. Masyarakat makin sejahtera," tuturnya.

Baca juga: PPKM Dihentikan, Dinkes DKI Tetap Gratiskan Tes dan Obat Covid-19

Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan bahwa pemerintah menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai hari ini, Jumat (30/12/2022).

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Jokowi beralasan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai, berkaca dari kasus harian Covid-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Ia menyebutkan, positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3 persen, kemudian bed occupancy rate 4,79 persen, serta angka kematian 2,39 persen.

Angka tersebut, kata Jokowi, berada di bawah standar Badan Kesehatan Dunia sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan PPKM.