Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Deddy Herlambang
Pengamat Transportasi

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN)

Pembedaan Tarif KRL untuk Orang Kaya - Miskin Bisa Picu Kecemburuan Sosial

Kompas.com - 31/12/2022, 16:51 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"KALAU KRL (kereta rel istrik), (tarifnya) enggak naik. Insyaallah enggak akan naik sampai 2023. Tapi, nanti pakai kartu, jadi yang sudah berdasi (kaya) nanti bayarnya lain. Sampai 2023 yang average tidak akan naik," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Jakarta pada 27 Desember 2022.

Pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) itu kemudian menjadi heboh di masyarakat dan banyak ditentang. Memang layak ditentang karena di negara manapun, tarif angkutan umum itu generalis, yakni bertarif sama dalam satu kelas pelayanan kereta api.

Di Korea Selatan (Korsel) ada tarif murah untuk para lansia, disabilitas, dan pelajar/anak. Hal itu juga sama di negara kita, ada tarif murah dari PT KAI untuk penumpang kereta api antar kota untuk kategori semacama itu.

Marak di dunia maya celetukan bahwa bakal ada tarif KRL untuk orang miskin dan untuk orang kaya. Kebijakan itu akan jadi blunder bila diterapkan.

Baca juga: Wacana Tarif KRL Khusus Orang Kaya di 2023, Menhub: Bisa Rp 15.000

Apa tolok ukur membedakan orang kaya dan miskin. Orang yang masuk kelompok mampu, apakah akan didata dari setoran pajak (NPWP), laporan SPT, atau saldo di bank? Pendataan orang kaya sangat sulit. Patokannya apa? Apa batasan kaya-miskin itu? Kaya itu tanpa batasan, sedangkan kategori tidak mampu (miskin) ada batasannya.

Lebih mudah bila patokannya adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dilihat dari upahnya tiap bulan. Apabila upah masih di bawah ketetapan UMP/UMK dapat dikategorikan kurang mampu.

Sebenarnya, BPS mempunyai 14 kriteria perhitungan rakyat miskin. Namun dalam kehidupan masyarakat metropolis seperti aglomerasi Jabodetabek akan lebih logis jika menggunakan standar kemampuan pendapatan upah minimum provinsi atau kota/kabupaten dan belanja bulan.

Jauh lebih masuk akal jika pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) khusus masyarakat tidak mampu untuk penggunaan angkutan umum. Bila di Jakarta punya kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, atau konteks nasional ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), tidak ada salahnya diadakan kartu Indonesia transportasi (KIT) bagi yang membutuhkan.

Subsidi atau PSO

Penggunaan terminologi subsidi saja sebenarnya tidak tepat lagi karena subsidi itu adalah bantuan yang diperuntukan bagi orang yang tidak mampu secara ekonomis. Tidak ada orang mampu secara ekonomis yang disubsidi.

Bagi yang mampu, terminologi yang tepat adalah insentif. Maka, pemberian tarif ekonomis willingness to pay (WTP) melalui skema PSO bukanlah subsidi, tetapi insentif. Insentif tersebut bagi mereka yang telah membayar pajak (ppn/pph).

PSO (Public Service Obligation) atau Kewajiban Pelayanan Publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan subsidi. PSO dialokasikan pada sejumlah kementerian/lembaga, di antaranya adalah Perhubungan Laut dan Perkeretaapian serta Direktorat Kominfo.

PSO tersebut kemudian disalurkan kepada BUMN sebagai operator yang melaksanakan layanan kepada masyarakat termasuk disalurkan kepada PT KAI, yang KRL dioperatori oleh anak perusahaan KAI, yakni PT KCI.

Kita belanja, makan atau minum, menikmati hiburan di mal, sudah kena ppn mahal (11 persen), dan remunerasi kita kena PPH Pasal 21 terbaru juga mahal (5 - 35 persen). Bagi pembayar pajak menggunakan transportasi publik dengan skema PSO, akan kontra produktif jika sudah bayar pajak diminta tarif mahal lagi di fasilitas umum dan pelayanan umum termasuk KRL yang sebenarnya dapat gratis.

Orang kaya atau kelas menengah sudah dikenakan pajak dengan aturan pajak kekayaan yang berbeda-beda akan dikonversikan menjadi PSO di struktur tarif angkutan umum. Jadi irasional bila orang kaya yang sudah bayar pajak dikenakan tarif orang kaya lagi bila naik angkutan umum PSO seperti halnya KRL.

Yudanto Dwi Nugroho dari Dit. Abid. Polhukhankam dan BA BUN Kemenkeu (2021) mengatakan, belanja subsidi merupakan belanja yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Kebijakan Subsidi PSO merupakan kebijakan yang harus dipertimbangkan untuk tetap dapat dialokasikan dan diserahkan kepada masyarakat umum yang membutuhkan.

Baca juga: Tarif KRL Orang Kaya Dinilai Tak Adil, Berkontribusi Kurangi Macet tapi Harus Bayar Lebih Mahal

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Amankan 1 Mobil sebagai Barang Bukti Kasus Pemerasan yang Dilakukan Sopir Grab

Polisi Amankan 1 Mobil sebagai Barang Bukti Kasus Pemerasan yang Dilakukan Sopir Grab

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Megapolitan
Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Seorang Ibu Diduga Menipu, Jual Cerita Anak Sakit lalu Minta Uang Rp 300.000

Megapolitan
Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Megapolitan
Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Megapolitan
Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Megapolitan
Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com