Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Heru Budi Gelar Rapim, Pembangunan "Giant Sea Wall" dan Tanggul Pantai Jadi Sorotan

Kompas.com - 03/01/2023, 14:04 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan hasil rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Menurut Heru, dia dan jajarannya membahas pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Ada dua tanggul dalam program NCICD, yakni tanggul laut raksasa (giant sea wall) dan tanggul pantai yang menjadi sorotan dalam rapim kali ini.

"Kami dari jam 10.00 WIB tadi membahas NCICD. Ada tanggul pantai, ada tanggul laut atau istilahnya giant sea wall," ungkapnya usai rapim, Selasa.

Baca juga: Heru Budi Gelar Rapim, Bahas Proses Pembangunan Tanggul NCICD

Heru menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mematangkan kembali konsep pembangunan giant sea wall.

Menurut dia, pematangan konsep akan rampung tiga bulan ke depan atau pada April 2023.

Adapun pematangan konsep itu dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Heru mengungkapkan, untuk mematangkan konsep, Bappeda DKI Jakarta akan menemui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Konsep perencanaannya harus segera. Habis ini ke Bappenas, diskusi dengan para jementerian terkait, ada Kementerian Kelautan, Lingkungan Hidup, dan seterusnya," urainya.

Sementara itu, kata Heru, Pemprov DKI Jakarta akan membahas pembangunan tanggul pantai bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena bakal membuat sertifikat tanah di garis pantai yang ditanggul.

Baca juga: Cek Kehadiran Anak Buahnya, Heru Budi Bergurau Akan Potong Tunjangan Mereka yang Bolos

Kemudian, menurut dia, pembangunan tanggul pantai baru akan rampung pada 2025.

"Karena kan ketika kami sudah menanggul pantai, ada lahan timbul yang milik Pemda DKI. Itu harus cepat kami sertifikatkan, yang dekat dengan Pelindo," tuturnya.

"(Pembangunan) tanggul pantai (rampung) 2025," sambung Heru.

Dalam rapim tersebut hadir beberapa pejabat Pemprov DKI Jakarta seperti Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal, serta Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Afan Adriansyah Idris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com