Soal Kelanjutan Pembangunan Tanggul Pantai, Heru Budi Sebut Harus Ada Relokasi Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, bakal ada warga yang direlokasi demi kelanjutan pembangunan tanggul pantai.

Heru mengungkap hal ini usai menggelar rapat pimpinan (rapim) berkait pembangunan tanggul di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Heru belum mengungkapkan secara rinci berapa banyak warga yang akan direlokasi untuk melanjutkan pembangunan tanggul pantai.

"Kalau tanggul pantai, ada beberapa hal yang memang spot-spot tertentu harus ada perpindahan warga," sebutnya.

Baca juga: Target Rampung 2020, Ini Progres Pembangunan Tanggul Pantai Milik DKI

Heru hanya berujar bahwa dia akan bijak dalam proses relokasi warga untuk pembangunan giant sea wall.

"Ya, kami bijak lah untuk itu," ungkapnya.

Heru menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membahas pembangunan tanggul pantai bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pembahasan dilakukan karena Pemprov DKI bakal membuat sertifikat tanah di garis pantai yang ditanggul.

Baca juga: Heru Budi Gelar Rapim, Pembangunan Giant Sea Wall dan Tanggul Pantai Jadi Sorotan

Kemudian, menurut dia, pembangunan tanggul pantai baru akan rampung pada 2025.

"Karena kan ketika kami sudah menanggul pantai, ada lahan timbul yang milik Pemda DKI. Itu harus cepat kami sertifikatkan, yang dekat dengan Pelindo," tuturnya.

"(Pembangunan) tanggul pantai (rampung) 2025," sambung Heru.

Selain pembangunan tanggul pantai, pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) juga menjadi bahasan saat rapim.

Baca juga: DKI Sayangkan Banyak Warga Rusak Tanggul Pantai

Heru menyebut Pemprov DKI Jakarta sedang mematangkan kembali konsep pembangunan giant sea wall.

Menurut dia, pematangan konsep akan rampung tiga bulan ke depan atau pada April 2023.

Adapun pematangan konsep dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Heru mengungkapkan, untuk mematangkan konsep, Bappeda DKI Jakarta akan menemui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Konsep perencanaannya harus segera. Habis ini ke Bappenas, diskusi dengan para jementerian terkait, ada Kementerian Kelautan, Lingkungan Hidup, dan seterusnya," urainya.