Pemprov DKI Kurangi Titik JakWifi, PDI-P: Masyarakat Miskin Perlu Internet

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyayangkan pengurangan layanan internet gratis (JakWifi) bagi masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Jakarta (Pemprov DKI).

Menurut Gembong, masyarakat masih membutuhkan akses internet JakWifi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, mereka tidak perlu merogoh kocek untuk membeli paket seluler agar bisa berkegiatan online.

"Tapi ketika tidak ada akses internet yang bisa dinikmati melalui gratis itu maka yang terjadi biaya orang miskin jadi lebih mahal," kata Gembong dalam keterangannya, Sabtu (7/1/2022).

Baca juga: Pemprov DKI Kurangi Titik JakWifi, Pengamat Ingatkan Pemasangan Wifi harus Tepat Sasaran...

Gembong berpandangan, akses internet sejatinya bukan hanya diperuntukan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Akan tetapi, akses internet juga dibutuhkan bagi seluruh lapisan masyarakat, terkhusus masyarakat miskin yang berhadapan dengan sistem belajar online.

"Sekarang akses internet itu bukan untuk orang kaya saja, tapi khususnya masyarakat miskin yang mereka memiliki anak-anak sekolah juga masih membutuhkan,” kata Gembong.

Meski MBR sudah mendapat bantuan dana melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), kata Gembong, bantuan itu tidak termasuk dengan akses digital anak-anak.

Ia menganalogikan, jika dalam satu keluarga memiliki dua hingga tiga anak yang masih sekolah, mereka akan mengeluarkan biaya lebih mahal dalam setiap minggunya.

“Mereka sekali beli paket Rp 50.000 dan habis dalam seminggu, kalau anaknya ada tiga bisa Rp 150.000 seminggu," kata Gembong.