Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bayar Retribusi Kendaraan Pengangkut Jadi Solusi Alternatif Cegah Buang Sampah Sembarangan di Ciledug

Kompas.com - 10/01/2023, 16:04 WIB
Ellyvon Pranita,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Membayar retribusi pengangkut sampah dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mencegah masyarakat membuang sampah di tengah jalan raya, seperti yang terjadi di kawasan Ciledug, Kota Tangerang.

Anggota Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Trantib) Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Mulyadi mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya sudah menyiapkan kendaraan-kendaraan pengangkut sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat.

Kendaraan pengangkut sampah itu yakni bentor dan truk. Bentor digunakan untuk mengangkut sampah rumah tangga di pelosok-pelosok gang lingkungan masyarakat, dan truk pengangkut sampah digunakan untuk mengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kota Tangerang.

Baca juga: Sampah Masih Berjejer di Titik Tak Terpantau Penjaga Posko di Ciledug Tangerang

“Sebenarnya, kami (daerah Kota Tangerang) sudah ada pengangkut sampah ke rumah-rumah warga, jadi enggak susah mau buang sampah di sembarang tempat, apalagi jalan raya begini,” ujar Mulyadi saat dijumpai saat sedang menjaga posko pantau sampah di dekat Kali Parung Serab, Senin (9/1/2023).

Menurut Mulyadi, dengan kendaraan pengakut sampah yang langsung menyasar ke rumah warga, seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampahnya sembarangan.

Akan tetapi, kata Mulyadi, sebagian besar masyarakat yang tetap membuang sampahnya ke sembarang tempat itu adalah mereka yang sayang merogoh koceknya untuk membayar retribusi.

Baca juga: Warga Keluhkan Sampah Berjejer di Tengah Jalan Ciledug: Ganggu Pemandangan

“Iya itu kan ada biaya retribusinya, ya paling Rp 25.000 - Rp 30.000 per bulan (untuk pengankutan sampah ke rumah), harusnya udah gak perlu lagi buang sampah sembarangan,” jelasnya.

Hal inilah yang dilakukan oleh Suryoto (65), seorang pedagang minuman kaki lima di sekitar Jalan Hos Cokroaminoto.

Suryoto mengatakan bahwa dirinya merasa terganggu dengan adanya sampah yang berjajar di tengah jalan tersebut.

Akan tetapi, sebagai masyarakat biasa, dirinya juga tidak bisa berbuat banyak terhadap permasalahan seperti ini.

“Ya saya sih nggak bisa melarang, mengizinkan juga gak bisa juga (masyarakat membuang sampah di tengah jalan raya itu),” ucap dia.

Suryoto sendiri membuang sampah rumah tangganya di tempat pembuangan sampah di depan rumahnya.

Ia membayar retribusi kepada pengakut sampah yang sedia setiap pagi mengangkut sampah-sampah di lingkungan warga.

“Kalau saya ya itu ada yang ambil sampah-sampahnya jam 05.00 WIB pagi,” ujarnya.

Menurut Suryoto, permasalahan sampah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu sisi saja, entah itu pemerintah ataupun masyarakatnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com