Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sistem Jalan Berbayar atau ERP Lebih Efektif Dibanding Ganjil-Genap untuk Atasi Kemacetan

Kompas.com - 11/01/2023, 14:20 WIB
Larissa Huda

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP).

Namun, kebijakan yang bakal mengenakan tarif pada kendaraan bermotor atau berlistrik ini masih dalam tahap pembahasan

Peraturan soal sistem ERP itu tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE). Raperda itu masih disusun oleh DPRD DKI Jakarta.

Kendati demikian, pengamat transportasi sekaligus Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, mendukung kebijakan tersebut.

Baca juga: Tarif Jalan Berbayar di Jakarta Diusulkan Berkisar Rp 5.000-Rp 19.000, Uangnya Dipakai untuk Kepentingan Publik

Terlebih, kata Azas, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki progam prioritas untuk mengatasi banjir dan kemacetan Jakarta.

Menurut Azas, sistem ERP sebetulnya sudah banyak digunakan oleh kota besar di beberapa negara, seperti Stockholm, Swedia; London, Inggris; serta Singapura.

"Dan terbukti kebijakan itu berhasil mengatasi memecahkan kemacetan di kotanya itu," tutur Azas dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (11/1/2023).

Selain itu, Azas memandang kebijakan ERP ini juga sudah lama dipelajari oleh Pemprov Jakarta untuk membantu memecahkan kemacetan di Ibu Kota.

Azas berujar, ERP merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ruas jalan tertentu.

"Berdasarkan pengalaman, ERP lebih efektif dalam memecahkan kemacetan pada ruas jalan tertentu dibandingkan cara ganjil-genap atau juga 3 in 1," kata Azas.

Baca juga: Soal Tarif Jalan Berbayar Elektronik, Heru Budi: Masih Perlu Pembahasan dengan Pusat

Menurut dia,sistem ERP ini adalah bagian dari disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar mau pindah ke transportasi publik.

Agar lebih efektif mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dan mengatasi kemacetan di Jakarta, Azas menilai penerapan ERP di Jakarta harus didukung dengan manajemen parkir dan integrasi layanan transportasi publik.

"Untuk itu, kebijakan ini perlu disertai sistem layanan transportasi publik yang terintegrasi baik serta manajemen parkir baru di Jakarta," kata dia.

Raperda ERP ditargetkan rampung tahun ini

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan peraturan terkait sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) masih dalam tahap pembahasan.

Peraturan soal sistem ERP itu tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE). Kata Heru, Raperda PPLE masih disusun oleh DPRD DKI Jakarta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Hari Libur Terakhir Lebaran, Ancol Dipadati 32.800 Pengunjung

Hari Libur Terakhir Lebaran, Ancol Dipadati 32.800 Pengunjung

Megapolitan
Arus Lalin Menuju Ancol Lengang, Antrean Hanya di Pintu Masuk

Arus Lalin Menuju Ancol Lengang, Antrean Hanya di Pintu Masuk

Megapolitan
Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Lengang pada Hari Terakhir Libur Lebaran

Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Lengang pada Hari Terakhir Libur Lebaran

Megapolitan
Usai Penumpang Sempat Susah Cari Ojol, Kini Ojol yang Susah Cari Penumpang

Usai Penumpang Sempat Susah Cari Ojol, Kini Ojol yang Susah Cari Penumpang

Megapolitan
Suami di Jaksel 4 Kali Aniaya Istrinya, Terakhir karena Tolak Pinjamkan KTP untuk Pinjol

Suami di Jaksel 4 Kali Aniaya Istrinya, Terakhir karena Tolak Pinjamkan KTP untuk Pinjol

Megapolitan
Jalan Sudirman-Thamrin Masih Lengang, Ojol Jadi 'Cemberut'

Jalan Sudirman-Thamrin Masih Lengang, Ojol Jadi "Cemberut"

Megapolitan
Senin Pagi, 18 RT di Bantaran Sungai Ciliwung Jakarta Kebanjiran

Senin Pagi, 18 RT di Bantaran Sungai Ciliwung Jakarta Kebanjiran

Megapolitan
Suami Aniaya Istri di Hari Lebaran gara-gara Tolak Pinjamkan KTP untuk Pinjol

Suami Aniaya Istri di Hari Lebaran gara-gara Tolak Pinjamkan KTP untuk Pinjol

Megapolitan
Laut di Pulau Pari Banyak Sampah, Wisatawan: Sangat Amat Disayangkan

Laut di Pulau Pari Banyak Sampah, Wisatawan: Sangat Amat Disayangkan

Megapolitan
Hari Terakhir Libur Lebaran, Tak Ada Ganjil Genap di Jakarta

Hari Terakhir Libur Lebaran, Tak Ada Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Senin 15 April 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Senin 15 April 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Ringan

Megapolitan
Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Megapolitan
Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Megapolitan
Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Megapolitan
Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com