Soal Timbunan Beras di Gudang yang Diseret ke Dugaan Korupsi Bansos DKI, BP BUMD: Sisa Stok Retail

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta buka suara soal penimbunan beras yang diseret ke dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dugaan korupsi ini diungkap pegiat media sosial Rudi Valjnka melalui akun Twitter-nya @kurawa pada 9 Januari 2023.

Dalam twitnya, akun @kurawa menyebut ada timbunan beras di tempat penyimpanan di Pulogadung, Jakarta Timur. Beras ini disebut milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.

Baca juga: Heru Budi Soal Dugaan Korupsi Bansos 2020: Saya Enggak Tahu, Itu Kan Program Lama

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengaku telah berkoordinasi dengan Pasar Jaya berkait beras di tempat penyimpanan itu.

Dari koordinasi itu, diketahui beras di tempat penyimpanan tersebut merupakan sisa stok retail perusahaan.

"Untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa, stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," ujar Fitria melalui pesan singkat, Kamis (12/1/2023).

Menurut dia, sisa beras itu akan dilelang oleh Perumda Pasar Jaya pada akhir Januari 2023.

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Bakal Hujan Siang hingga Malam

Proses lelang bakal dilakukan antara Perumda Pasar Jaya dengan sebuah kantor lelang.

"Terhadap sisa stok tersebut, Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," ungkap dia.

Dalam kesempatan itu, Fitria enggan berkomentar soal dugaan korupsi yang menyeret Perumda Pasar Jaya tersebut.

"Terkait dugaan korupsi, sepertinya bukan kewenangan BP BUMD untuk menjustifikasi," ucap dia.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak mengetahui dugaan korupsi bansos senilai Rp 2,85 triliun tersebut.

Baca juga: Belum Tunjuk Ketua Pelaksana Formula E 2023, Jakpro Akan Bentuk Panitia Dahulu

"Iya, saya enggak tahu. Itu kan (program bansos tahun 2020) lama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Heru menegaskan, jajarannya kini telah merekonsiliasi data penerima bansos di Ibu Kota.

Proses rekonsiliasi itu, menurut dia, telah berlangsung selama 3-4 kali.

Heru kembali menyebut bahwa dia tak mengetahui soal program bansos Pemprov DKI tahun 2020.

"Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham," imbuh dia.

Baca juga: Pasar Kue Subuh Senen Jaya Akan Direlokasi, Bisa Ditempuh 5 Menit dari Stasiun KRL

Diberitakan sebelumnya, akun Twitter @kurawa membeberkan kronologi dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI melalui sebuah utas atau thread pada 9 Januari 2023.

Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.

"3. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun, mengapa?" tulis akun @kurawa, dikutip Rabu.

Akun tersebut mengeklaim tak mengetahui mengapa penyaluran bansos terbesar melalui Perumda Pasar Jaya.

Usai mengetahui bahwa gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur.

Baca juga: Soal Formula E Jakarta Digelar Malam Hari, Jakpro: Konsekuensinya Besar

Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.

Namun, akun @kurawa mengatakan ada 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Menurut dia, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota.

Namun, kata akun @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Setelah itu, akun @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut.

Baca juga: Menengok Kembali Tragisnya Kematian Angela dan Anaknya, Kini Dimakamkan di Liang Lahad yang Sama

Akun @kurawa bahkan mengunggah sebuah dokumen berjudul risalah rapat.

Dalam dokumen itu, disebutkan jenis rapat itu adalah rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos itu.

Dalam dokumen risalah rapat yang sama, rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik itu tertulis berlangsung pada 12 Mei 2022.

Akun @kurawa menguraikan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos.

Dalam dokumen yang diunggah akun @kurawa, disebut ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya.

Baca juga: Polisi Ungkap Motif Pelaku Penculikan Anak di Gunung Sahari Didorong Adanya Hasrat Seksual

Menurut akun @kurawa, aparat penegak hukum harus bertindak berdasar temuan kantor akuntan publik tersebut karena ada unknown shrinkage senilai Rp 150 miliar.

Akun @kurawa mengaku hendak menelusuri lebih lanjut berkait hasil audit forensik kantor akuntan publik itu terhadap bansos tersebut.

"16. Uang Bansos 2020 senilai Rp 2,85 Triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020. (Kantor akuntan publik) melakukan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya hasilnya mengejutkan spt ini, banyak perush (perusahaan) aneh2," tulis akun @kurawa.

"17. Vendor2 Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor2 ini penunjukan langsung .. yang ngeri siapa dibalik nama2 vendor ini ..ada datanya semua neh. Gue nyetir dulu yah ..ingetin kelanjutannya," sambung dia.

Baca juga: Momen Mengharukan Nelayan Kepulauan Seribu Ditemukan Selamat Usai Hilang Terbawa Arus

Ia lalu mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut sebagai penyuplai beras bansos hasil penelusuran kantor akun publik tersebut.

Akun @kurawa juga mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut mendapat jatah pengadaan bansos.

"21. 2 tahap terakhir dengan nama Suppliernya .. Total pengadaan Beras utk Bansos DKI 2020 sebanyak 14.980.000 paket.. (kantor akuntan publik) fokus di supplier pengadaan beras karena melihat sektor ini paling mudah dibagi2 ke orang2 terpilih.. Siapapun bisa beli beras," urai akun @kurawa.