Walhi: Setinggi Apa Pun Tanggul Jakarta Dibangun, Tetap Mengikuti Penurunan Muka Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan tanggul pantai di pesisir Jakarta.

Kedua tanggul tersebut tengah dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Keduanya termasuk program penanggulangan naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta bernama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Baca juga: Tanggul Pantai Kalibaru, Pelindung Warga dan Nelayan dari Banjir Rob

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Suci F Tanjung, pembangunan tanggul laut di pesisir utara Jakarta bukan hanya soal setinggi apa penahan air ini bisa dibangun.

Ada hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yakni dari sisi ekologis tanah di Jakarta.

"Soal tanggul itu bukan seberapa tinggi. Setinggi apa pun dibuat, tanggul akan tetap mengikuti penurunan muka tanah di Jakarta," ujar Suci kepada Kompas.com, Jumat (13/1/2022).

Ia menambahkan, struktur geologis tanah di Jakarta terbentuk dari tanah aluvial. Ketika mengeras, permukaan tanah akan menurun secara alami.

Namun, penurunan muka tanah juga dipicu faktor lain, termasuk penggunaan air tanah.

"Ada faktor-faktor pemicu yang membuat penurunan muka tanah itu degradasinya makin tinggi. Akhir-akhir ini sampai posisinya ada di 4 meter di bawah permukaan air laut," jelas Suci.

Baca juga: Wajah Baru Tanggul Pantai Kalibaru, Kini Dilengkapi Fasilitas Olahraga dan Bersantai

Tanggul laut dan pantai solusi sementara

Suci menilai, tanggul laut raksasa dan tanggul pantai dapat menjadi langkah taktis untuk mencegah air laut melimpas ke daratan.

Akan tetapi, permukaan air laut dan penurunan muka tanah di Ibu Kota kian masif terjadi.

"Air laut masuk ke daratan itu karena ada kenaikan muka air laut. BRIN sudah mengeluarkan pernyataan kenaikan muka air laut dengan permukaan tanah itu tidak seimbang," ujar Suci.

Penurunan muka tanah di pesisir Jakarta juga diketahui terjadi secara signifikan. Tanggul laut akan mengikuti laju muka tanah yang makin turun.

Baca juga: Sering Becek dan Banjir, Kini Warga Kalibaru Andalkan Tanggul Pantai untuk Menahan Air Laut

"Itu pula yang kemudian dalam beberapa tahun terakhir kita mendengar kabar soal tanggul yang jebol," ucap Suci.

"Bahkan sekarang kami menerima laporan dari warga bahwa sudah ada tanggul yang ada retakan-retakan," sambung dia.

Walhi berpandangan, pembangunan gedung di wilayah Jakarta tak seharusnya mendekati kawasan pesisir, melainkan menjauh atau bahkan di luar wilayah Ibu Kota.

Suci mengatakan sejumlah ahli menyarankan agar bangunan-bangunan perkantoran tidak perlu lagi dibangun di Jakarta.

"Jadi kalau misalnya pemerintah mau menjawab, harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung di wilayah DKI Jakarta," jelas dia.

Baca juga: Tanggul Pantai Kalibaru Rampung, Warga: Dulu Air Laut Langsung ke Daratan

Proyek NCICD di Ibu Kota

Sebelumnya, Kasi Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai SDA DKI Jakarta Putu Riska Komala menyebutkan NCICD dibagi dalam tiga fase pembangunan, yaitu fase A, fase B, dan fase C.

Fase A merupakan pembangunan tanggul pantai. Sementara itu, pembangunan giant sea wall termasuk dalam fase B dan fase C.

Putu menerangkan, fase A disebut sebagai pembangunan tanggul pantai lantaran tanggul yang dibangun terletak di pesisir pantai.

Menurut dia, tanggul pantai berfungsi untuk mencegah banjir rob di utara Jakarta.

Baca juga: Tanggul Pantai Kalibaru Selesai Dibangun, Nelayan: Jadi Aman dan Enggak Becek

"Fase A disebut dengan tanggul pantai, kenapa? Karena dia adanya di pantai. Itu tugasnya salah satunya melindungi dari banjir rob. Kami buat itu karena adanya emang di pesisir," ungkap Putu, Selasa (3/1/2023).

Menurut Putu, pembangunan giant sea wall yang termasuk dalam fase B dan fase C dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja NCICD dari Kementerian PUPR Ferdinanto menyatakan tanggul pantai akan dibangun sepanjang 33 kilometer di pesisir Jakarta Utara. Dari keseluruhannya, Kementerian PUPR mengerjakan 11 kilometer.

Sedangkan sisanya, atau sepanjang 22 kilometer dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Dari 33 kilometer yang direncanakan dibangun, kami (Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta) telah merampungkan 40 persennya," ucap Ferdinanto, Jumat (6/1/2023).