Kronologi Mencuatnya Dugaan Korupsi Bansos DKI pada 2020, Berawal dari Tudingan Timbunan Beras di Pulogadung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah dihebohkan dengan isu dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun.

Dugaan korupsi bansos ini dibeberkan oleh seorang pegiat sosial media, Rudi Valenka, melalui sebuah utas atau thread di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 siang.

Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.

Lewat program itu, Rudi menyebutkan, Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

Baca juga: Heru Budi Soal Dugaan Korupsi Bansos 2020: Saya Enggak Tahu, Itu Kan Program Lama

"Di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun, mengapa?" tulis akun @kurawa, dikutip Rabu (11/1/2023).

Dugaan beras bansos rusak

Akun @kurawa membeberkan ada temuan 1.000 ton beras dengan bentuk paket lima kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Rudi mengatakan beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata akun @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Rudi mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Ia juga mengunggah sebuah dokumen berjudul risalah rapat pada 2022.

Dalam dokumen itu, disebutkan jenis rapat itu adalah rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos itu.

Baca juga: Soal Timbunan Beras di Gudang yang Diseret ke Dugaan Korupsi Bansos DKI, BP BUMD: Sisa Stok Retail

Dalam dokumen risalah rapat yang sama, Rudi menguraikan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar.