Kronologi Mencuatnya Dugaan Korupsi Bansos DKI pada 2020, Berawal dari Tudingan Timbunan Beras di Pulogadung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah dihebohkan dengan isu dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun.

Dugaan korupsi bansos ini dibeberkan oleh seorang pegiat sosial media, Rudi Valenka, melalui sebuah utas atau thread di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 siang.

Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.

Lewat program itu, Rudi menyebutkan, Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

Baca juga: Heru Budi Soal Dugaan Korupsi Bansos 2020: Saya Enggak Tahu, Itu Kan Program Lama

"Di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun, mengapa?" tulis akun @kurawa, dikutip Rabu (11/1/2023).

Dugaan beras bansos rusak

Akun @kurawa membeberkan ada temuan 1.000 ton beras dengan bentuk paket lima kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Rudi mengatakan beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata akun @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Rudi mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Ia juga mengunggah sebuah dokumen berjudul risalah rapat pada 2022.

Dalam dokumen itu, disebutkan jenis rapat itu adalah rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos itu.

Baca juga: Soal Timbunan Beras di Gudang yang Diseret ke Dugaan Korupsi Bansos DKI, BP BUMD: Sisa Stok Retail

Dalam dokumen risalah rapat yang sama, Rudi menguraikan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar.

Selain itu, Rudi membeberkan uang bansos 2020 senilai Rp 2,85 triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020.

Berdasarkan laporan dari kantor akuntan publik dan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya, Rudi menuding ada nama-nama perusahaan kecil yang tidak dikenal latar belakangnya.

"Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena vendor-vendor ini penunjukan langsung .. yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini," tulis akun @kurawa.

8. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak.

Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung2 yg ditumpuk ini pic.twitter.com/p7xsI1GcJl

— RUDI VALINKA (@kurawa) January 9, 2023

Respons Heru

KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak banyak suara terhadap dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) itu.

Saat ditanya apakah Pemprov DKI akan membantu jika KPK memang menyelidiki kasus dugaan korupsi itu, Heru enggan berkomentar.

"Ya, enggak bisa komentari," ujarnya di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Heru juga menekankan bahwa dia tak mengetahui kasus tersebut. Sebab, katanya, program bansos dari Pemprov DKI itu terjadi jauh sebelum dia menjabat pj gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Pemprov DKI masih dipimpin Gubernur Anies Baswedan. "Itu (program) tahun 2020, saya enggak tahu. Itu sudah lama, saya enggak masuk ke arah situ," ujar Heru.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Bansos DKI, Dinsos Akui Pernah Teken Kontrak Dengan Pasar Jaya

BP BUMD angkat bicara

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani juga buka suara atas dugaan penimbunan beras di Pulogadung yang diseret ke dugaan korupsi bansos itu.

Fitria mengaku telah berkoordinasi dengan Pasar Jaya berkait beras di tempat penyimpanan milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur.

"Untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa, stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," ujar Fitria, Kamis (12/1/2023).

Menurut dia, sisa beras itu akan dilelang oleh Perumda Pasar Jaya pada akhir Januari 2023. Proses lelang bakal dilakukan antara Perumda Pasar Jaya dengan sebuah kantor lelang.

Dalam kesempatan itu, Fitria enggan berkomentar soal dugaan korupsi yang menyeret Perumda Pasar Jaya tersebut. Menurut dia, bukan kewenangan BP BUMD untuk menjustifikasi.

Baca juga: Dinsos DKI Buka Suara soal Timbunan Beras Rusak yang Diduga Bansos Tak Tersalurkan

Dinsos telusuri dugaan timbunan beras bansos

KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari saat ditemui di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak tersebut yang diduga berasal dari program bantuan sosial (bansos) Covid-19, tetapi tidak tersalurkan.

"Kami tunggu saja itu barang siapa," kata Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari di Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023), dilansir dari Antara.

Premi mengaku bahwa ia tidak tahu tentang temuan tumpukan beras rusak dan menguning yang disimpan di salah satu gudang di Pulo Gadung.

Meski begitu, Premi mengungkapkan bahwa pihaknya pernah memiliki kontrak kerja sama dengan BUMD DKI, salah satunya Pasar Jaya, untuk penyaluran beras bansos.

Akan tetapi, kata Premi, kontrak kerja sama itu sudah berakhir sejak dua tahun lalu atau per 31 Desember 2020.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Bansos, Dinsos DKI: Tunggu Saja Itu Timbunan Beras Milik Siapa

Kemudian, Premi menegaskan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas kerja sama dengan Pasar Jaya sudah dilakukan pada 2021.

Selain itu, Premi menuturkan bahwa kerja sama itu juga diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat DKI, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(Penulis : Muhammad Naufal | Editor : Ihsanuddin, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Abdul Haris Maulana)