DPRD DKI Bakal Bahas Dugaan Korupsi Bansos COVID-19 dengan Pasar Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta bakal segera membahas dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 tahun 2020.

Pembahasan itu rencananya akan dilakukan saat rapat dengan Perumda Pasar Jaya, selaku perusahaan yang ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyalurkan bansos.

"Kami tadi rapat internal untuk mengatur jadwal rapat kerja dengan mitra termasuk BUMD. Nah, hal seperti ini, pertanyaan seperti ini, InsyaAllah akan kita masukkan ketika kita masuk ke jadwal dengan Pasar Jaya," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (16/1/2023).

Ismail mengatakan, pembahasan tentang bansos COVID-19 akan dilakukan dengan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Bansos DKI, KPK Persilakan untuk Melapor

Pembahasan mengenai bansos COVID-19 akan menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rapat kerja bersama mitra BUMD yang rencananya akan diadakan pada Februari 2023.

"Waktunya kemungkinan di Februari. Karena Januari sudah penuh. Pertengahan ke atas (Februari). Kalau dari Komisi B-nya di tahap awal paling dengan dirut ya," jelas Ismail.

Selain Perumda Pasar Jaya, Ismail mengatakan bahwa pihaknya juga akan memanggil perusahaan BUMD penyalur bansos COVID-19 lainnya, yaitu Food Station Tjipinang Jaya.

Setelah mendapatkan keterangan dari kedua perusahaan itu, barulah Komisi B memutuskan apakah perlu mendalami kasus ini dengan memanggil Dinas Sosial DKI Jakarta, selaku pihak yang mendistribusikan bansos COVID-19.

Baca juga: Kronologi Mencuatnya Dugaan Korupsi Bansos DKI pada 2020, Berawal dari Tudingan Timbunan Beras di Pulogadung

"Kalau dengan Pasar Jaya dan Food Station, nggak perlu (koordinasi) sih. Cukup. Kecuali kalau memang nanti kita membutuhkan penjelasan atau konfirmasi kepada Dinsos-nya, boleh jadi kita koordinasi dengan Komisi E," kata Ismail.

Diberitakan sebelumnya, informasi dugaan korupsi bansos disampaikan oleh warganet bernama Rudi Valinka melalui akun Twitter-nya @kurawa.

Dalam sebuah utas, @kurawa menyampaikan temuan dugaan korupsi program bansos senilai Rp2,85 triliun pada tahun 2020.

Akun Twitter itu menjelaskan bahwa semua berawal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020.

Baca juga: Dinsos DKI Buka Suara soal Timbunan Beras Rusak yang Diduga Bansos Tak Tersalurkan

Beras bansos tersebut disinyalir masih tersimpan di sebuah gudang sewaan daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur.

"Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi," tulis Rudi dalam unggahannya.