Komisi B DPRD DKI Akan Minta Penjelasan Pasar Jaya soal Dugaan Korupsi Bansos Tahun 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta akan meminta penjelasan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya soal dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Untuk diketahui, dugaan kasus korupsi ini diungkap pegiat media sosial Rudi Valinka melalui akun Twitter-nya, @kurawa, pada 9 Januari 2023.

Dalam cuitannya, pemilik akun @kurawa menyebut ada timbunan beras di tempat penyimpanan di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Beras ini disebut milik Perumda Pasar Jaya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berujar, pihaknya memang berencana memanggil pihak BUMD DKI Jakarta dalam rangka rapat dengar pada Januari-Februari 2023.

Baca juga: DPRD DKI Bakal Bahas Dugaan Korupsi Bansos COVID-19 dengan Pasar Jaya

Menurut dia, pemanggilan terhadap Perumda Pasar Jaya baru akan berlangsung setelah pertengahan Februari 2023.

"Hal seperti ini, pertanyaan seperti ini (dugaan korupsi bansos), insya Allah akan kami masukkan ketika kami masuk ke jadwal (rapat) dengan Pasar Jaya," ujar Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).

"Timing-nya (pemanggilan Perumda Pasar Jaya) kemungkinan di Februari, karena Januari sudah penuh. Pertengahan Februari ke atas," imbuh dia.

Ismail menyatakan, Komisi B akan memanggil direktur utama Perumda Pasar Jaya yang kini menjabat.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Bansos DKI, Dinsos Akui Pernah Teken Kontrak dengan Pasar Jaya

Ia mengaku tak akan memanggil eks direktur utama Perumda Pasar Jaya yang menjabat pada 2020 saat dana bansos itu diduga dikorupsi.

Sebab, kata politisi PKS itu, pemanggilan eks direktur utama Perumda Pasar Jaya yang menjabat pada 2020 bukan kewenangan Komisi B.

"Kalau dari Komisi B-nya, di tahap awal, paling (pemanggilan) dengan dirut (Perumda Pasar Jaya) yang eksisting ya," ujar Ismail.

Diberitakan sebelumnya, pemilik akun Twitter @kurawa membeberkan kronologi dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI melalui sebuah utas atau thread pada 9 Januari 2023.

Baca juga: Kronologi Mencuatnya Dugaan Korupsi Bansos DKI pada 2020, Berawal dari Tudingan Timbunan Beras di Pulogadung

Menurut Rudi Valinka, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.

"3. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun, mengapa?" tulis pemilk akun @kurawa.

Pemilik akun tersebut mengeklaim tak mengetahui mengapa penyaluran bansos terbesar melalui Perumda Pasar Jaya.