Kita Perlu Dukung ERP atau Jalan Berbayar

Sistem itu juga telah diterapkan antara lain di Eropa Barat adalah London (Inggris), Berlin, Hamburg, Munich (Jerman), Stockholm (Swedia), Brussel (Belgia), Oslo (Denmark), Milan (Italy), San Diego, California (AS).

Apa Sebetulnya ERP Itu?

Istilah ERP digunakan di Singapura. Di negara lain sebutanya berbeda-beda, seperti congestion pricing, congestion charging, cordon pricing, cordon charges, congestion zones, area pricing, go zones. Kalau di Indonesia popular ERP itu karena menduplikasi negeri tetangga Singapura yang terlebih dahulu menggunakan terminologi ERP.

Untuk terminologi ERP sendiri di Indonesia masih digodok untuk mencari nomenklatur yang pas dan tepat.

Jalan berbayar elektronik (JBE) barangkali dapat ditetapkan menjadi nomenklatur di rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Publik mayoritas masih bertanya-tanya, “makhluk apakah ERP” ini, karena masih minimnya sosialisasi dan edukasi ERP tentunya masih banyak yang kontra.

ERP adalah sistem yang dikembangkan untuk pembatasan kendaraan pribadi yang merupakan turunan dari manajemen permintaan perjalanan (transport demand management/TDM).

JBE atau dikenal sebagai congestion charging adalah suatu metode rekayasa lalu lintas, yang bertujuan untuk mengurangi permintaan penggunaan jalan sampai kepada suatu titik pada permintaan penggunaan jalan tidak lagi melampui kapasitas jalan.

ERP sendiri menjadi bagian dari TDM dalam konsep push & pull yang menekan penggunaan kendaraan pribadi dan menariknya menggunakan angkutan umum massal (angkutan berbasis jalan dan berbasis rel).

ERP dapat efektif menekan penggunaan kendaraan pribadi di samping tarif parkir mahal atau pajak kendaraan bermotor yang mahal.

Bila kita pakai kajian JUTPI 2018 mode share angkutan di Jabodetabek hanya berkisar 9 persen, artinya 91 persen adalah pengguna kendaraan pribadi.

Idealnya mode share 50 persen pengguna angkutan umum dan 50 persen kendaraan pribadi. Jadi memang harus berimbang antara membatasi kendaraan pribadi dan penyediaan angkutan umum massal yang lebih banyak.

Rekayasa lalu lintas dengan nomor polisi (nopol) ganjil-genap terbukti tidak dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Kenyataan ini bisa terjadi bila satu orang dapat memiliki dua mobil dengan nomor polisi ganjil dan genap atau satu mobil dengan dua nomor polisi ganjil dan genap.

Jadi volume kendaraan yang berjalan tetap sama. Harapannya dengan adanya ERP akan lebih adil karena berapa empunya kendaraan yang memasuki zona ERP tetap akan bayar semua.

Rencananya ERP di DKI Jakarta juga akan diterapkan untuk sepeda motor. Rencana ini juga adil karena bila hanya mobil yang kena ERP,  pemilik mobil akan bermigrasi menggunakan sepeda motor sehingga DKI akan menjadi lautan sepeda motor.