Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Deddy Herlambang
Pengamat Transportasi

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN)

Kita Perlu Dukung ERP atau Jalan Berbayar

Kompas.com - 17/01/2023, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sistem itu juga telah diterapkan antara lain di Eropa Barat adalah London (Inggris), Berlin, Hamburg, Munich (Jerman), Stockholm (Swedia), Brussel (Belgia), Oslo (Denmark), Milan (Italy), San Diego, California (AS).

Apa Sebetulnya ERP Itu?

Istilah ERP digunakan di Singapura. Di negara lain sebutanya berbeda-beda, seperti congestion pricing, congestion charging, cordon pricing, cordon charges, congestion zones, area pricing, go zones. Kalau di Indonesia popular ERP itu karena menduplikasi negeri tetangga Singapura yang terlebih dahulu menggunakan terminologi ERP.

Untuk terminologi ERP sendiri di Indonesia masih digodok untuk mencari nomenklatur yang pas dan tepat.

Jalan berbayar elektronik (JBE) barangkali dapat ditetapkan menjadi nomenklatur di rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Publik mayoritas masih bertanya-tanya, “makhluk apakah ERP” ini, karena masih minimnya sosialisasi dan edukasi ERP tentunya masih banyak yang kontra.

ERP adalah sistem yang dikembangkan untuk pembatasan kendaraan pribadi yang merupakan turunan dari manajemen permintaan perjalanan (transport demand management/TDM).

JBE atau dikenal sebagai congestion charging adalah suatu metode rekayasa lalu lintas, yang bertujuan untuk mengurangi permintaan penggunaan jalan sampai kepada suatu titik pada permintaan penggunaan jalan tidak lagi melampui kapasitas jalan.

ERP sendiri menjadi bagian dari TDM dalam konsep push & pull yang menekan penggunaan kendaraan pribadi dan menariknya menggunakan angkutan umum massal (angkutan berbasis jalan dan berbasis rel).

ERP dapat efektif menekan penggunaan kendaraan pribadi di samping tarif parkir mahal atau pajak kendaraan bermotor yang mahal.

Bila kita pakai kajian JUTPI 2018 mode share angkutan di Jabodetabek hanya berkisar 9 persen, artinya 91 persen adalah pengguna kendaraan pribadi.

Idealnya mode share 50 persen pengguna angkutan umum dan 50 persen kendaraan pribadi. Jadi memang harus berimbang antara membatasi kendaraan pribadi dan penyediaan angkutan umum massal yang lebih banyak.

Rekayasa lalu lintas dengan nomor polisi (nopol) ganjil-genap terbukti tidak dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Kenyataan ini bisa terjadi bila satu orang dapat memiliki dua mobil dengan nomor polisi ganjil dan genap atau satu mobil dengan dua nomor polisi ganjil dan genap.

Jadi volume kendaraan yang berjalan tetap sama. Harapannya dengan adanya ERP akan lebih adil karena berapa empunya kendaraan yang memasuki zona ERP tetap akan bayar semua.

Rencananya ERP di DKI Jakarta juga akan diterapkan untuk sepeda motor. Rencana ini juga adil karena bila hanya mobil yang kena ERP,  pemilik mobil akan bermigrasi menggunakan sepeda motor sehingga DKI akan menjadi lautan sepeda motor.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekda Supian Suri Disebut Ambil Formulir ke PAN untuk Jadi Calon Wali Kota Depok

Sekda Supian Suri Disebut Ambil Formulir ke PAN untuk Jadi Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Pulau Pari, Polisi: Dibunuh 'Pelanggannya'

Perempuan Ditemukan Tewas di Pulau Pari, Polisi: Dibunuh "Pelanggannya"

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading

Megapolitan
'Sweeping' Pelajar dan Anarko Ikut Demo di MK, Polisi Jaga Pintu Tol Bekasi Barat

"Sweeping" Pelajar dan Anarko Ikut Demo di MK, Polisi Jaga Pintu Tol Bekasi Barat

Megapolitan
Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Megapolitan
Mantan Walkot Bekasi Tri Adhianto Ikut Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P

Mantan Walkot Bekasi Tri Adhianto Ikut Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P

Megapolitan
Puslabfor Olah TKP Toko 'Saudara Frame' di Mampang yang Terbakar

Puslabfor Olah TKP Toko "Saudara Frame" di Mampang yang Terbakar

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Megapolitan
Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Megapolitan
Pemilik Warung di Koja Tiba-tiba Dibacok ODGJ, Sang Anak: Ayah Enggak Salah Apa-apa...

Pemilik Warung di Koja Tiba-tiba Dibacok ODGJ, Sang Anak: Ayah Enggak Salah Apa-apa...

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal di Trotoar Jalan Margonda, Diduga karena Sakit

Seorang Pria Meninggal di Trotoar Jalan Margonda, Diduga karena Sakit

Megapolitan
Pemuda Disebut Curi Pembatas Jalan di Ragunan, Polisi: Dia Pinjam, Bukan Mencuri

Pemuda Disebut Curi Pembatas Jalan di Ragunan, Polisi: Dia Pinjam, Bukan Mencuri

Megapolitan
Peringati Hari Bumi, Fahira Idris Harap Semakin Banyak Pemda Terbitkan Aturan Kantong Plastik Sekali Pakai

Peringati Hari Bumi, Fahira Idris Harap Semakin Banyak Pemda Terbitkan Aturan Kantong Plastik Sekali Pakai

Megapolitan
Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Megapolitan
Kerahkan 7.783 Personel, Polisi Klaim Tak Bawa Senjata Api untuk Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kerahkan 7.783 Personel, Polisi Klaim Tak Bawa Senjata Api untuk Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com