Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/01/2023, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Untuk Uang dari ERP

Publik juga masih bertanya untuk apa uang dari ERP, karena pemilik kendaraan sudah membayar pajak setiap tahun.

Pendapatan ERP sebagai biaya kemacetan jalan (congestion cost) yang akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai social cost untuk penyediaan/perawatan fasilitas umum termasuk penyediaan/perawatan sarana dan prasarana angkutan umum.

Perolehan dana ERP dapat menjadi pengganti biaya sosial, dapat dikonversi melalui skema subsidi bagi yang tidak mampu atau insentif bagi yang mampu untuk PSO angkutan umum.

Artinya, bagi masyarakat yang membikin kemacetan jalan karena menggunakan kendaraan pribadi akan dikenakan pungutan kemacetan (congestion charge), jadi bukan pajak lagi.

Hasil kajian Dishub DKI Jakarta untuk ability to pay (ATP) willingness to pay (WTP) atau kemampuan/kemauan bayar tarif ERP berkisar antara Rp 5.000 - Rp 19.000. Tarif tersebut masih sangat murah kendati tarif ERP akan fluktuatif berdasarkan kepadatan jalan per jam (satuan mobil per jam/SMP).

Bila jalan zona ERP volume kendaraanya padat (macet) maka tarif akan mahal, sedangkan bila lalu lintas zona ERP normal maka tarif ERP normal.

Mengapa kajian tarif ERP masih sangat murah?  Karena dulu ketika masih diberlakukan rekayasa 3 in 1 penumpang mobil, para pemilik mobil mampu membayar Rp 20.000 joki 3 in 1 setiap harinya.

Sejatinya juga tidak tepat bila diadakan kajian ATP/WTP untuk tarif ERP, karena masyarakat pasti akan memilih tarif termurah.

 

Sementara kebijakan ERP adalah hukum TDM “push” untuk membatasi kendaraan pribadi maka tarif ERP merupakan kewajiban membayar pungutan kemacetan (congestion charge) harus mahal bukan seperti tarif murah untuk menggunakan angkutan umum.

Lebih tepat kajian untuk tarif ERP adalah ATP saja atau kemampuan bayar tarif ERP sesuai gajinya atau sesuai laporannya pajaknya.

Sejarahnya tidak ada kajian WTP (kemauan bayar) terlebih dahulu untuk mencari nilai kewajiban pungutan pajak (ppn/pph). Bila nantinya masih ada kontra karena tarif ERP mahal, maka gunakanlah angkutan umum yang pasti murah/tarif sangat terjangkau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SMAN 6 Jakarta Terbakar, Api Berasal dari Panel Listrik

SMAN 6 Jakarta Terbakar, Api Berasal dari Panel Listrik

Megapolitan
Minta Pengeroyok Pasutri di Warakas Serahkan Diri, Polisi: Sampai Lubang Semut pun Kami Kejar

Minta Pengeroyok Pasutri di Warakas Serahkan Diri, Polisi: Sampai Lubang Semut pun Kami Kejar

Megapolitan
Penyebab Bocornya Pipa PDAM di Bekasi yang Bikin Suplai Air Warga Terganggu

Penyebab Bocornya Pipa PDAM di Bekasi yang Bikin Suplai Air Warga Terganggu

Megapolitan
Penyebab Kebakaran SMAN 6 Jaksel Diduga akibat Korsleting

Penyebab Kebakaran SMAN 6 Jaksel Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Ada Kebakaran di SMAN 6 Jaksel, Satpam Tewas Diduga Keracunan Asap APAR

Ada Kebakaran di SMAN 6 Jaksel, Satpam Tewas Diduga Keracunan Asap APAR

Megapolitan
Bacok Pasutri di Warakas Jakut, Anggota Geng 'North Side Warrior' Ditangkap Polisi

Bacok Pasutri di Warakas Jakut, Anggota Geng "North Side Warrior" Ditangkap Polisi

Megapolitan
SMAN 6 Jaksel Kebakaran, Para Siswa Berhamburan ke Lapangan

SMAN 6 Jaksel Kebakaran, Para Siswa Berhamburan ke Lapangan

Megapolitan
Pemprov DKI Lanjutkan Program Penanganan Banjir hingga Polusi dalam APBD Perubahan 2023

Pemprov DKI Lanjutkan Program Penanganan Banjir hingga Polusi dalam APBD Perubahan 2023

Megapolitan
Terkendala Anggaran, Pemkab Bekasi Kurangi Bantuan Air untuk Warga Terdampak Krisis

Terkendala Anggaran, Pemkab Bekasi Kurangi Bantuan Air untuk Warga Terdampak Krisis

Megapolitan
Keluh Pedagang Pasar Tanah Abang soal Sepinya Pembeli: Hanya Jual 3 Baju dalam Sepekan meski Sudah Berusaha Keras

Keluh Pedagang Pasar Tanah Abang soal Sepinya Pembeli: Hanya Jual 3 Baju dalam Sepekan meski Sudah Berusaha Keras

Megapolitan
Mobil Dibawa Kabur Sopir Pribadi, Presenter Caren Delano Lapor Polisi

Mobil Dibawa Kabur Sopir Pribadi, Presenter Caren Delano Lapor Polisi

Megapolitan
Merasa Jakarta Lebih Panas? Ternyata Ini Penyebabnya...

Merasa Jakarta Lebih Panas? Ternyata Ini Penyebabnya...

Megapolitan
Curhat Pedagang Tanah Abang, Tetap Tak Laku meski Jualan sampai Teriak-teriak dan Kalah Saing

Curhat Pedagang Tanah Abang, Tetap Tak Laku meski Jualan sampai Teriak-teriak dan Kalah Saing

Megapolitan
Gara-gara Nonton Video Porno, Pemuda Perkosa Remaja 13 Tahun di Tambora

Gara-gara Nonton Video Porno, Pemuda Perkosa Remaja 13 Tahun di Tambora

Megapolitan
Tanda Tanya Pembunuhan Wanita di Tanjung Duren, Pelaku Rencanakan Penusukan tapi Pilih Korban Acak

Tanda Tanya Pembunuhan Wanita di Tanjung Duren, Pelaku Rencanakan Penusukan tapi Pilih Korban Acak

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com