Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Ungkap KPK Juga Geledah Ruang Fraksi Golkar DPRD DKI

Kompas.com - 18/01/2023, 12:10 WIB
Muhammad Naufal,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menggeledah ruang Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

Hal ini dinyatakan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina, sehari usai KPK menggeledah Gedung DPRD DKI pada Selasa kemarin.

KPK diketahui sedang mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Elva mengklaim, ruang Fraksi PSI DPRD DKI tak turut digeledah KPK. Hal ini ia ketahui setelah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara.

Menurut Elva, Anggara telah mengonfirmasi ruang Fraksi PSI DPRD DKI tak digeledah KPK usai berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan (Sekwan) DKI Jakarta Firmansyah Wahid dan pihak pengaman dalam.

Baca juga: Wartawan Sengaja Dilarang Masuki Gedung DPRD DKI yang Digeledah KPK, Apa Penyebabnya?

"Bukan kantor Fraksi PSI yang digeledah KPK. Di Gedung DPRD DKI Jakarta, kebetulan kami di Lantai 4, satu lantai dengan Fraksi Golkar," ungkapnya kepada awak media, Rabu (18/1/2023).

"Ketua Fraksi kami (Anggara) sudah pastikan ke Setwan dan Pamdal bahwa penyidik KPK hanya memeriksa ruangan Fraksi Golkar," sambung dia.

Elva menambahkan, Fraksi PSI DPRD DKI tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pulo Gebang. Sebab, kasus itu terjadi pada 2018-2019.

Saat itu, kata Elva, tak ada kader PSI yang menjadi anggota DPRD DKI.

Dengan demikian, ia meminta kasus dugaan korupsi itu tidak dikaitkan dengan PSI.

Baca juga: KPK Geledah Ruang Fraksi PKS dan Komisi C DPRD DKI, Cari Bukti Korupsi Pengadaan Tanah

"Penggeledahan ini kan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Kasus lama, dari tahun 2018-2019 ketika PSI DKI belum masuk parlemen, kami belum masuk Kebon Sirih. Jadi, jangan dikait-kaitkan dengan PSI", urainya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya menyebutkan, jajarannya tengah mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud (di Gedung DPRD DKI) terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," sebut Ali kepada awak media, Selasa.

Menurut dia, KPK nantinya akan memberikan informasi lebih lanjut berkait penggeledahan tersebut.

"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," kata Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com