Ruang Kerja M Taufik Digeledah KPK, Pimpinan DPRD DKI: Barang-barang Pribadi Sudah Tak Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang kerja anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Taufik disebut turut digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/1/2023).

Hal ini dinyatakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Rani Mauliani, usai Gedung DPRD DKI digeledah KPK untuk mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa kemarin.

Menurut Rani, ruang kerja M Taufik tak lagi terpakai sejak politisi kawakan itu mengajukan pengunduran diri sebagai kader Gerindra.

Ia menekankan, barang-barang pribadi M Taufik juga sudah tak ada lagi di ruang kerjanya di ruang Fraksi Gerindra.

Baca juga: Ruangan Prasetyo Edi dan M Taufik di DPRD DKI Digeledah KPK

"Sepanjang sepengetahuan saya, ruangan Pak MT (M Taufik) saat ini kan memang juga sudah kosong seiring beliau menyatakan mengundurkan diri (dari Gerindra)," urai Rani kepada awak media, Rabu (18/1/2023).

"Barang-barang pribadi sudah tidak ada," sambungnya.

Adapun M Taufik sejak tahun lalu memang sudah mengajukan pengunduran diri dari Partai Gerindra.

Baca juga: M Taufik Mengundurkan Diri dari Partai Gerindra

Namun, proses pengunduran dirinya tak kunjung rampung sehingga ia saat ini masih berstatus anggota DPRD Fraksi Gerindra.

Untuk diketahui, pada 8 September 2022, M Taufik memang pernah diperiksa KPK terkait pengadaan tanah di Pulogebang

Pada pemeriksaan ini, Taufik diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

Baca juga: Anggota DPRD DKI M Taufik Diperiksa Terkait Kasus Eks Dirut Sarana Jaya

“Proses penganggaran. Kita jelasin penganggaran itu kan usulan,” kata Taufik saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, 8 September 2022.

Taufik mencontohkan alur penganggaran di Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Saat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengusulkan penanaman modal daerah (PMD).

Usulan tersebut kemudian masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Lembaga ini kemudian membentuk tim dan mengajukan usulan itu ke DPRD.

Selain itu, Taufik mengaku ditanya penyidik terkait dengan Yoory, seperti kapan mengenal terpidana tersebut.

“Kenal Pak Yoory? Kenal. Kan pernah pertemuan dalam pembahasan di APBD anggaran, itu saja kok,” ujar politisi Partai Nasdem ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri berujar, jajarannya memang tengah mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud (di Gedung DPRD DKI) terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," sebut Ali kepada awak media, Selasa kemarin.

Menurut dia, KPK nantinya akan memberikan informasi lebih lanjut berkait penggeledahan tersebut.

"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," kata Ali.