Surati PD Pasar Jaya, PSI Minta Klarifikasi Dugaan Korupsi Bansos 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyurati Perumda Pasar Jaya untuk meminta klarifikasi soal temuan beras yang rusak dan tidak layak pakai di salah satu gudang di Pulogadung, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pasar Jaya untuk mengklarifikasi hal tersebut lantaran adanya aduan masyarakat yang berkaitan bantuan sosial pada 2020.

"Kami hendak menyampaikan dan menindaklanjuti aduan masyarakat secara khusus untuk permintaan menjelaskan adanya temuan indikasi tumpukan 1.000 ton beras yang diduga bagian dari paket sembako bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020," tulis surat itu, dilansir dari Antara, Kamis (19/1/2023).

Baca juga: Komisi B DPRD DKI Akan Minta Penjelasan Pasar Jaya soal Dugaan Korupsi Bansos Tahun 2020

Dalam surat yang ditandatangani Anggara Wicitra Sastroamidjojo selaku ketua dan William Aditya Sarana selaku sekretaris itu, PSI meminta Perumda Pasar Jaya dan juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas terkait untuk memberikan klarifikasinya.

"Mengingat Pasar Jaya merupakan mitra Pemprov DKI dalam menyalurkan paket sembako bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020," lanjut isi surat itu.

Adapun klarifikasi yang diminta adalah menjelaskan mengenai temuan 1.000 ton beras rusak yang ditemukan pada gudang sewaan di Pulogadung itu merupakan bagian dari paket bantuan sosial Covid-19 tahun anggaran 2020 atau bukan.

Jika temuan beras yang dimaksud merupakan bagian dari paket bantuan sosial Covid-19, PSI mempertanyakan mengapa dapat terjadi penumpukan 1.000 ton beras.

Hal ini menimbulkan indikasi tidak terdistribusikannya beras yang seharusnya disalurkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Baca juga: Kronologi Mencuatnya Dugaan Korupsi Bansos DKI pada 2020, Berawal dari Tudingan Timbunan Beras di Pulogadung

"Kami berharap dengan surat ini agar Perumda Jaya dapat dengan segera memberikan klarifikasi dan penjelasan terhadap masalah ini secara serius karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat," tulis surat itu.

Diberitakan sebelumnya, pemilik akun Twitter @kurawa membeberkan kronologi dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI melalui sebuah utas atau thread pada 9 Januari 2023.

Menurut Rudi Valinka, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.

Rudi Valinka mengatakan, ada 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak. Dia mengatakan beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota, namun hingga kini beras itu masih berada di sana.