Realokasi Dapil dan Kursi DPRD DKI Jakarta

Opsi menambah jumlah kursi tanpa menambah dan mengubah daerah pemilihan dapat dipilih sebagai pilihan moderat dalam penataan dapil.

Pertama, daerah pemilihan tidak berubah. Jumlah dapil tetap 10 dapil, namun pilihan ini disadari tetap menimbulkan permasalahan dapil lompat di dapil 9 dan 10 di Jakarta Barat.

Namun ini menjadi pilihan yang realistis dibandingkan harus “mengacak-acak” daerah pemilihan yang lebih banyak resistensinya.

Kedua, memaksimalkan jumlah kursi 12 kursi di setiap dapil. Dengan demikian total alokasi kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah 120 kursi.

Terjadi penambahan di sejumlah dapil, yakni DKI Jakarta 2 (Kab. Kepulauan Seribu dan Jakut A), DKI Jakarta 3 (Jakut B), DKI Jakarta 4 (Jaktim A), DKI Jakarta 5 (Jaktim B), DKI Jakarta 6 (Jaktim C), DKI Jakarta 7 (Jaksel A).

Meskipun catatannya masih terdapat beberapa dapil yang belum ideal jumlah kursinya, antara lain: DKI Jakarta 2 harusnya hanya 11 kursi; DKI Jakarta 3 seharusnya 10 kursi; DKI Jakarta 8 seharusnya 14 kursi; DKI Jakarta 9 seharusnya 15 kursi; dan DKI Jakarta 10 seharusnya 14 kursi.

Namun, pilihan menambah alokasi kursi tanpa mengubah daerah pemilihan dapat menjadi pilihan bagi pemangku kepentingan. Pilihan ini mengakomodir beberapa aspek antara lain:

1. Menjalankan putusan MK No 80/PUU-XX/2022 sekaligus kesepakatan bersama DPR, Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu untuk tidak mengubah daerah pemilihan
2. Memenuhi ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 188 terkait jumlah alokasi kursi provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta juncto UU Np 29 Tahun 2007
3. Senafas dengan ketentuan Pasal 189 ayat 2 UU 7/2017 terkait jumlah kursi di tiap Dapil DPRD Provinsi antara 3-12 kursi
4. Lebih dapat diterima partai politik di mana kursi DPRD bertambah, tapi tidak mengubah daerah pemilihan.

Selain itu opsi “menambah kursi tanpa mengubah dapil” sejalan dengan prinsip Pendapilan, yakni:

1. Ketaatan pada sistem pemilu proporsional, ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh;
2. Proporsionalitas: kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar dapil agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil; dan
3. Kesinambungan: penyusunan dapil dengan memperhatikan dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya.

Namun, opsi manapun yang akan dipilih oleh KPU, kewenangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi perlu dioptimalkan oleh KPU untuk menghasilkan representativeness, keterwakilan konstituen yang harus menjadi pertimbangan dalam penataan sistem pemilu ke depan.

Memang benar tiada sistem pemilu yang ideal. “A good electoral system can give you a glimpse of Heaven, but a bad electoral system can give you a quick trip to Hell” (Andrew Reynolds 2014).