Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Haji Diusulkan Naik, Warga: Berat Banget, Ngumpulin buat DP Saja Susah...

Kompas.com - 25/01/2023, 09:48 WIB
Ellyvon Pranita,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat merasa berkeberatan atas usulan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2023 menjadi Rp 69.193.733,60 per jemaah.

Pasalnya, kenaikan Bipih 2022 ke 2023 hampir dua kali lipat, yakni dari Rp 39,89 juta menjadi Rp 69,19 juta.

Besaran Bipih merupakan 70 persen dari usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang totalnya mencapai Rp 98.893.909,11.

Disaat bersamaan, Arab Saudi justru dikabarkan akan menurunkan biaya paket haji tahun 2023 hingga 30 persen.

Baca juga: Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Kemenag: Cari Angka Proporsional, Tak Ada Niat Beratkan Jemaah

Banyak warga yang berkeberatan dan mengeluhkan usulan kenaikan biaya perjalanan haji ini. Salah satunya Iqbal (33), warga Karang Tengah, Kota Tangerang.

"Intinya gue keberatan. Harga Rp 39 juta aja buat DP (uang muka) Rp 25 juta itu udah ngumpulin bertahun-tahun," ujar Iqbal kepada Kompas.com, Rabu (25/1/2023).

"Belum lagi berdua sama bini, jadi Rp 50 juta (DP biaya perjalanan haji), yang harusnya bisa nyicil sisanya pelan-pelan, kayak gini malah sedih," tambah dia.

Karyawan swasta di sebuah perusahaan di Jakarta ini menyampaikan, dengan biaya perjalanan haji tidak sampai Rp 40 juta saja, sudah banyak hal yang dikorbankan demi menabung untuk biaya haji.

Jika biaya perjalanan haji resmi dinaikkan, maka jelas biaya uang muka untuk memulai cicilan perjalanan ibadah haji dari Tanah Air akan bertambah dan makin memberatkan warga.

Baca juga: BPKH: Jika Biaya Haji Tak Naik, Dana Manfaat Bakal Habis sebelum 2027

Selain Iqbal, warga Ciledug, Kota Tangerang, bernama Rony (47) juga berkeberatan dengan usulan kenaikan biaya perjalanan haji ini.

Rony mengatakan, jika usulan kenaikan biaya perjalanan haji disetujui, bisa jadi akan bertambah banyak warga yang kesulitan mengumpulkan uang muka meskipun sangat ingin berangkat ibadah haji.

"Iya memang selama ini banyak saja yang bisa tetap berangkat (ibadah) haji, tapi kan enggak semua orang bisa gampang itu ngumpulin duitnya," ujar Rony saat dihubungi terpisah.

Rony sendiri sudah lama ingin mendaftar untuk pergi haji bersama sang istri. Akan tetapi, sampai saat ini dia masih terus berupaya mengumpulkan uang untuk biaya uang muka.

"Iya jelas keberatan banget, kami ngumpulin duit buat biaya DP aja susah dan belum terkumpul, apalagi ini udah ditambah lagi begini, makin susah terkumpul duitnya nanti," ujar Rony.

Baca juga: Penjelasan Kenapa Biaya Haji 2023 di Arab Saudi Turun, tapi Indonesia Akan Naik

Terlebih lagi, kata Rony, saat ini banyak biaya operasional, baik kebutuhan pokok, bensin, dan biaya sekolah anak, yang semakin mahal.

Keluhan atas usulan kenaikan harga biaya perjalanan haji ini juga disampaikan oleh Winda (26), warga Sumatera Selatan.

Winda saat ini sedang berjuang bekerja di Jakarta untuk mengumpulkan biaya uang muka agar sang ibu bisa berangkat ibadah haji.

Namun, belum sampai terkumpul untuk uang muka dari biaya perjalanan haji sebelumnya, saat ini Winda mulai bingung memikirkan cara mendapatkan uang muka dengan biaya dua kali lipat itu.

"Iya keberatan sekali jelas kalau sampai naik lagi biaya hajinya. Saya pengin banget ngebiayain ibu saya naik haji, ini masih berjuang ngumpulin uangnya, tapi kalo naik lagi, Ya Allah gimana ya," ucap Winda.

Baca juga: Soal Usul Kenaikan Biaya Haji, Jokowi: Belum Final Sudah Ramai

Diketahui, sejak 2010, BPIH terus mengalami kenaikan. Tiap tahun, persentase besaran nilai manfaat dan Bipih pada BPIH tidak selalu sama.

Dilansir dari laman Kemenag, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuturkan bahwa usulan kenaikan biaya haji dilakukan bukan tanpa alasan.

"Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji," tutur Yaqut.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilam Latief menjelaskan bahwa kenaikan biaya ibadah haji dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti nilai dollar AS, harga avtur, pajak yang berlaku di Arab Saudi, hingga inflasi.

"Jadi ini juga situasi yang harus dihadapi," ujar Hilman, Sabtu (21/1/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Megapolitan
Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com