Ojol yang Demo soal ERP Tolak Ajakan Audiensi Ketua Komisi B DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menemui para pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Para pengemudi ojol itu menolak penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Ibu Kota.

Ismail turun ke jalan untuk mengajak para pengunjuk rasa mengikuti rapat Komisi B yang digelar pada Rabu ini.

Baca juga: Tolak Penerapan ERP, Massa Pengemudi Ojol Berdemo di Gedung DPRD DKI

Sebagai informasi, Komisi B tengah menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dengan agenda penjelasan soal ERP.

Namun, ajakan Ismail ditolak oleh para pengunjuk rasa.

"Tadi saya mau mempertemukan mereka dengan Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI, tapi tadi ditolak," ungkap Ismail saat ditemui usai ajakannya ditolak pengunjuk rasa, Rabu.

Meski begitu, politisi PKS itu menyebut bahwa aspirasi dari para pengunjuk rasa tetap akan dibahas dalam rapat Komisi B.

"Aspirasinya tetap kami tampung, nanti keputusannya di rapat," ujar Ismail.

Baca juga: Tolak ERP, Pengemudi Ojol: Pikirkan Nasib Driver yang Dapat Pesanan di Jalan Berbayar

Diberitakan sebelumnya, pantauan Kompas.com sekitar pukul 11.47 WIB, terdapat seratusan pengemudi ojol yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Mereka menuntut agar sistem ERP tidak diterapkan di Ibu Kota.

"Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun, baru Pj (Gubernur DKI). Siapa yang tanda tangan?" ujar salah satu orator dari mobil komando.

"Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan," sambung dia.

Berdasarkan pantauan, para pengunjuk rasa turut membawa atribusi berupa bendera dengan logo masing-masing organisasi ojol.

Baca juga: Ojol: ERP Bukan Langkah yang Tepat untuk Kurangi Jumlah Pemotor

Terpampang pula sejumlah poster yang berisikan penolakan sistem ERP.

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (pemilihan umum) 2024," demikian yang tertulis di salah satu poster yang terpampang.