Komisi B DPRD DKI Buka Ruang Penyampaian Aspirasi Penolak ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta membuka ruang bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya berkait sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail di hadapan pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar unjuk rasa menolak penerapan ERP. Demo berlangsung di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Ismail menekankan, komisinya menerima masukan dari pengemudi ojol yang menyatakan menolak ERP.

Baca juga: Komisi B DPRD DKI Janji Perjuangkan Aspirasi Massa Ojol Penolak ERP

"Dalam kondisi saat ini, yang kami lakukan adalah menampung aspirasi dari seluruh elemen masyarakat terkait dengan keberatan ini (terhadap ERP)," ucap Ismail di atas mobil komando, Rabu.

Menurut dia, Komisi B DPRD DKI Jakarta membuka ruang penyampaian aspirasi dari masyarakat.

Politisi PKS itu menekankan, aspirasi masyarakat yang terkena dampak negatif dari penerapan ERP sangat diterima.

Baca juga: Temui Massa Pengemudi Ojol, Fraksi PKS Tegaskan Tolak ERP

"Kami membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat, terutama yang nantinya akan terkena imbas negatif dari diterapkannya ERP ini, untuk menyampaikan kepada kami, anggota DPRD DKI," urai Ismail.

Ia menegaskan, aspirasi dari masyarakat bakal menjadi bahan pertimbangan penyusunan peraturan soal ERP.

Untuk diketahui, penyusunan peraturan soal ERP tengah dilakukan antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Adapun peraturan ERP secara umum tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Baca juga: Kembali Tunda Rapat, Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov Tak Sepelekan Pembahasan ERP