Gelombang Penolakan ERP di Jakarta, Massa Pengemudi Ojol Geruduk DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/1/2023).

Kepada lembaga legislatif Jakarta, pengemudi ojol menuntut agar sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) tak diterapkan di Ibu Kota.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemudian menemui massa dan menyatakan menolak penerapan ERP di Ibu Kota.

Selain F-PKS, Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P Wa Ode Herlina juga menemui massa. Di bawah tekanan pengunjuk rasa, Wa Ode menyatakan Fraksi PDI-P turut menolak penerapan ERP.

Unjuk rasa

Pantauan Kompas.com sekitar pukul 11.47 WIB pada Rabu kemarin, terdapat seratusan pengemudi ojol yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak penerapan ERP.

"Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj (Gubernur DKI), siapa yang tanda tangan?" ujar salah satu orator dari mobil komando.

"Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan," sambung dia.

Baca juga: Ojol Protes Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta, Kadishub DKI: Tak Ada Pengecualian bagi Kendaraan Pelat Hitam

Berdasarkan pantauan, para pengunjuk rasa turut membawa atribut berupa bendera dengan logo masing-masing komunitas ojol.

Terpampang pula sejumlah poster berisi penolakan sistem ERP.

Ancam tak pilih anggota yang dukung ERP

Pengemudi ojol pun mengancam tak akan memilih kembali anggota DPRD DKI Jakarta yang mendukung penerapan jalan berbayar elektronik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Jangan pilih lagi anggota DPRD yang dukung ERP," ujar salah satu orator di mobil komando.

"Kita ini konstituen mereka, kita ini suara mereka," sambung orator.

Baca juga: Unjuk Rasa Tak Mempan, Ojol Tetap Akan Dikenai Tarif ERP

Ancaman serupa turut disampaikan melalui salah satu poster yang dibawa para pengunjuk rasa.

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (pemilihan umum) 2024," demikian tulisan di poster tersebut.

Pengunjuk rasa tolak audiensi dengan DPRD DKI

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail kemudian berinisiatif menemui para pengunjuk rasa.