Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P Akan Undang Warga untuk Beri Penilaian Terhadap ERP

Kompas.com - 26/01/2023, 19:57 WIB
Muhammad Naufal,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta bakal mengundang masyarakat untuk memberi penilaian terhadap penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Untuk diketahui, sistem ERP tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), yang saat ini tengah digodok oleh Pemprov DKI.

Selanjutnya, Raperda itu akan dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono berujar, saat legislatif Jakarta mulai membahas penyusunan Raperda PL2SE, fraksinya akan mengundang warga.

"Pasti, nanti ketika mulai pembahasan raperda tentang PL2SE, nanti pasti akan kami undang, pasti akan kami dengarkan," ucapnya melalui sambungan telepon, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Daftar 25 Jalan di Jakarta yang Bakal Diterapkan Sistem Jalan Berbayar

Ia mengklaim Fraksi PDI-P akan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sebab, Gembong mengaku tidak ingin membuat peraturan yang nantinya bakal membebani warga.

Namun, ia menekankan, legislatif-eksekutif Jakarta memang perlu membuat peraturan terkait pengendalian lalu lintas guna mengatasi kemacetan.

"Kami kan menyuarakan apa yang menjadi isi hati warga jakarta. Artinya jangan kami membuat aturan yang pada akhirnya aturan itu akan membenani warga Jakarta," tuturnya.

"Tapi, bahwa ke depan perlu ada pengaturan terhadap pengendalian lalu lintas, iya (perlu ada)," lanjut Gembong.

Baca juga: Unjuk Rasa Tak Mempan, Ojol Tetap Akan Dikenai Tarif ERP

Sebagai informasi, Raperda PL2SE kini masih disusun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

ERP rencananya akan diterapkan di 25 jalan di Jakarta, berlaku setiap hari mulai 05.00 WIB-22.00 WIB.

Tarif yang diusulkan antara Rp 5.000-Rp 19.000 tergantung jenis kendaraannya

Namun, gelombang penolakan terhadap sistem ERP sudah mulai bermunculan.

Terbaru, pengemudi ojek online (ojol) yang menolak ERP diterapkan menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mereka bahkan mengancam tak memilih kembali anggota legislatif Jakarta yang mendukung ERP diterapkan saat pemilihan legislatif (pileg) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Pembangunan Saluran Air hingga 30 November, Pengendara Diimbau Hindari Jalan Ciledug Raya

Ada Pembangunan Saluran Air hingga 30 November, Pengendara Diimbau Hindari Jalan Ciledug Raya

Megapolitan
Panca Darmansyah Berupaya Bunuh Diri Usai Bunuh 4 Anak Kandungnya

Panca Darmansyah Berupaya Bunuh Diri Usai Bunuh 4 Anak Kandungnya

Megapolitan
Trauma, Siswi SLB yang Jadi Korban Pemerkosaan di Kalideres Tak Mau Sekolah Lagi

Trauma, Siswi SLB yang Jadi Korban Pemerkosaan di Kalideres Tak Mau Sekolah Lagi

Megapolitan
Dinas SDA DKI Jakarta Bangun Saluran Air di Jalan Ciledug Raya untuk Antisipasi Genangan

Dinas SDA DKI Jakarta Bangun Saluran Air di Jalan Ciledug Raya untuk Antisipasi Genangan

Megapolitan
Jaksel dan Jaktim Masuk 10 Besar Kota dengan SDM Paling Maju di Indonesia

Jaksel dan Jaktim Masuk 10 Besar Kota dengan SDM Paling Maju di Indonesia

Megapolitan
Heru Budi: Ibu Kota Negara Bakal Pindah ke Kalimantan Saat HUT ke-79 RI

Heru Budi: Ibu Kota Negara Bakal Pindah ke Kalimantan Saat HUT ke-79 RI

Megapolitan
Bandar Narkoba di Pondok Aren Bersembunyi Dalam Toren Air karena Takut Ditangkap Polisi

Bandar Narkoba di Pondok Aren Bersembunyi Dalam Toren Air karena Takut Ditangkap Polisi

Megapolitan
Siswi SLB di Kalideres yang Diduga Jadi Korban Pemerkosaan Trauma Lihat Baju Sekolah

Siswi SLB di Kalideres yang Diduga Jadi Korban Pemerkosaan Trauma Lihat Baju Sekolah

Megapolitan
Masih Dorong Eks Warga Kampung Bayam Tempati Rusun Nagrak, Pemprov DKI: Tarif Terjangkau dan Nyaman

Masih Dorong Eks Warga Kampung Bayam Tempati Rusun Nagrak, Pemprov DKI: Tarif Terjangkau dan Nyaman

Megapolitan
Suaminya Dibawa Petugas Sudinhub Jakpus, Winda: Suami Saya Bukan Jukir Liar, Dia Tukang Servis Handphone

Suaminya Dibawa Petugas Sudinhub Jakpus, Winda: Suami Saya Bukan Jukir Liar, Dia Tukang Servis Handphone

Megapolitan
Ditangkap Polisi, Pencuri Besi Pembatas Jalan di Rawa Badak Kerap Meresahkan Tetangga

Ditangkap Polisi, Pencuri Besi Pembatas Jalan di Rawa Badak Kerap Meresahkan Tetangga

Megapolitan
Kronologi Terungkapnya Penemuan Mayat Dalam Toren yang Ternyata Bandar Narkoba

Kronologi Terungkapnya Penemuan Mayat Dalam Toren yang Ternyata Bandar Narkoba

Megapolitan
Polisi Proses Laporan Dugaan Pemerkosaan Siswi SLB di Jakbar

Polisi Proses Laporan Dugaan Pemerkosaan Siswi SLB di Jakbar

Megapolitan
Buka Penjaringan Bacagub Jakarta, DPW PSI: Kami Cari Jokowi-Jokowi Baru

Buka Penjaringan Bacagub Jakarta, DPW PSI: Kami Cari Jokowi-Jokowi Baru

Megapolitan
13 Jukir Liar di Jakpus Dirazia, Ada yang Mau Kabur, Ada yang Tersenyum Lebar

13 Jukir Liar di Jakpus Dirazia, Ada yang Mau Kabur, Ada yang Tersenyum Lebar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com